TANA TIDUNG – Pimpinan dan anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Tana Tidung (KTT) melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah KTT. Di antaranya Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Inspektorat KTT, Rabu, 8 September 2021.
Kegiatan Monev ini dipimpin langsung Ketua Komisi 1 DPRD KTT, Sri Jahasaniah, dan Wakil Ketua Komisi 1 DPRD KTT Abdul Rasyid, serta dihadiri Anggota Komisi 1 DPRD KTT Saipol, H. M. Akhmadin, Markus Yuteng, dan H. Abdul Murat.
Sri Jahasaniah menyampaikan bahwa kegiatan ini sesuai dengan agenda Komisi 1, untuk melaksanakan Monev dan silaturahmi di beberapa instansi di lingkungan Pemerintah KTT, dan selama pelaksanaan berjalan dengan baik dan lancar.
“Di Tana Tidung ini kan terkait permasalahan lahan, masih banyak yang dikuasai oleh perusahaan Inhutani dan perusahaan lainnya. Jadi yang kami tanyakan tadi ke BPKAD yaitu terkait kejelasan lahan yang masuk aset dari Pemda KTT. Sehingga nantinya, apa yang kita bangun kedepannya, apa yang kita bangun tidak terjadi permasalahan kedepannya,” jelas Sri Jahasaniah.
Serta terkait pertemuan yang dilakukan Komisi 1 DPRD ke BKPSDM, dia menyampaikan bahwa Komisi 1 DPRD KTT meminta kepada BKPSDM untuk perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), agar lebih memprioritaskan putra daerah KTT.
“Ini kita lakukan agar putra dan putri daerah kita di KTT ini dapat lebih berpeluang untuk masuk di perekrutan PPPK di tahun ini, agar anak-anak kita yang asli dari KTT, tidak hanya jadi penonton di daerahnya sendiri,” ucapnya.
Pada pertemuan yang dilakukan bersama Inspektorat KTT, Sri Jahasaniah menyampaikan bahwa Komisi 1 DPRD meminta Inspektorat terkait laporan hasil pemeriksaan BPK, agar rekomendasi yang disampaikan dapat segera diselesaikan.
Sementara itu, Anggota Komisi 1 DPRD KTT Markus Yuteng menyampaikan, DPRD KTT berharap semua OPD terutama mitra komisi 1, agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan regulasi dan undang-undang yang berlaku.
“Terkait yang disampaikan oleh Ketua Komisi 1, bahwa pelaksanaan tes CPNS dan PPPK yang tidak lama lagi dilaksanakan tanggal 18 September sampai 3 Oktober, jadi kami harap kesiapan dari panitia penyelenggara untuk mempersiapkan segalanya dengan baik, terutama penerapan Protokol Kesehatan dan jaringan internetnya, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar,” ujar Markus Yuteng.
DPRD KTT, kata Markus Yuteng sangat mengharapkan sekali putra-putri asli daerah KTT dapat terakomodir pada penerimaan PPPK tahun ini, yang juga merupakan tes PPPK yang pertama kali di Tana Tidung.
Serta terkait Monev di BPKAD, dia menyampaikan bahwa DPRD meminta agar seluruh aset yang ada dicatat dengan baik, karena aset itu adalah suatu kekayaan daerah, yang nanti sewaktu-waktu bisa digunakan untuk kepentingan daerah.
“Untuk standarisasi kami juga tekankan agar ditentukan dengan baik, sehingga dinas-dinas yang ada di KTT ini dapat menyesuaikan dengan standarisasi yang ada,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait pertemuan di Kantor Inspektorat, dia menyampaikan Inspektorat merupakan tempat semua OPD bertumpu. Untuk itu DPRD meminta agar Inspektorat bisa menyosialisasikan tentang pentingnya kepatuhan terhadap perundang-undangan atau regulasi yang ada.
“Sehingga proses pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat terlaksana dan berjalan dengan baik, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga kedepannya dapat meminimalisir kemungkinan besar temuan-temuan yang ada di KTT,” jelasnya.(bn2)
Editor: M. Yanudin
