oleh

Rakor Lintas Kementerian, Bupati Bahas Rencana Pembangunan Pusat Pemerintahan KTT

benuanta.co.id, TANA TIDUNG – Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali, sampaikan rencana pembangunan pusat Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tana Tidung yang saat ini memasuki progres yang sangat signifikan.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Tana Tidung Ibrahim, usai melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama sejumlah kementerian dan stakeholder terkait.

Adapun rapat dihadiri langsung oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI yang diinisiasi oleh Asisten Deputi Penataan Ruang Pertanahan Nasional Kementerian ATR/BPN secara virtual zoom.

 

“Semua diundang stakeholder terkait tadi ada Direktur Kesatuan Pengolahan Hutan Produksi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), Direktur Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah PengelolaanHutan KLHK,” jelas Bupati Ibrahim Ali, Senin (6/9/2021).

Selanjutnya, dalam rapat juga hadiri Direktur Pengukuhan Penatagunaan Kawasan Hutan KLHK, Direktur Bina Tata Ruang Wilayah I Kementerian ATR/BPN, Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang ATR/BPN, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Kemendagri, dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda.

Baca Juga :  Bupati Ibrahim Ali Jadi Narasumber Webinar Nasional Pendidikan dan Launching Platform Sahabat Guru

Juga hadir dari Provinsi Kaltara yaitu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kaltara, Kadis Kehutanan Kaltara, Kadis PUPR. Sementara dari KTT, selain Bupati KTT Ibrahim Ali, ada juga Wabup Hendrik, Sekda, Kadis PUPR sekaligus Plt Asisten Pemerintahan, Sekretaris PUPR, Kabag TAPEM, Kabag Hukum dan Direktur PT Adindo.

“Dari hasil kesimpulan kita rapat tadi yang dimediasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diinisiasi oleh Asisten Deputi Penataan Ruang Pertanahan Nasional RI. Kesimpulannya PT Adindo bersedia menyerahkan lahan sekitar bundaran sesuai kebutuhan untuk pembangunan pusat pemerintahan,” jelasnya.

Hasil rapat tersebut akan ditindaklanjuti melalui pertemuan antara tim teknis Pemda KTT dengan PT Adindo. “Alhamdulillah Wasyukurilah, ini sebuahterobosan yang cukup besar artinya progres yang cukup laju,” ucapnya.

Bupati mengatakan, Kementerian KLHK sudah memberikan 2 opsi. Pertama akan melewati RTRWP atau nanti akan masuk melalui skema yang kedua dari status Hutan Produksi (HP) menjadi status HPK setelah itu dijadikan HPL.

Baca Juga :  Wakil Bupati Hendrik Boyong Tenis KTT ke Tarakan

“Ini yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman, masyarakat KTT. InsyaAllah tujuan kita tidak lain tidak bukan untuk membangun pusat pemerintahan. Karena sepuluh Agustus kemarin tepat 14 tahun Tana Tidung belum memiliki pusat pemerintahan sama sekali dan ini akan menjadi trobosan sejarah besar masyarakat KTT dan buat kita semua,” terangnya.

Ibrahim Ali menegaskan, apa yang dilakukan saat ini untuk membangun pusat pemerintahan jangan dianggap untuk kepentingan bupati dan wakil bupati secara pribadi. Namun ini untuk masyarakat Kabupaten Tana Tidung.

“Jangan menganggap apa yang kami lakukan bersama bapak Wabup berbicara kepentingan kami pribadi. Kita bicara untuk kepentingan KTT agar Pemda KTT itu memiliki aset dan memiliki pusat pemerintahan yang representatif, tapi ini masih berproses dan masih panjang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ibrahim menjelaskan, dari KLHK akan kembali turun ke lapangan bersama lewat tim terpadu. Apakah nantinya lahan tersebut melalui RTRWP yaitu, bersamaan dengan pengesahan status kawasan hutan RTRW Kaltara atau secara parsial.

Baca Juga :  Sambut Kedatangan Presiden Jokowi, Bupati Tana Tidung Tinjau Landasan Helipad dan Lokasi Penanaman Mangrove

“Parsial artinya lewat hutan produksi (HP) diturunkan lewat HPK setelah itu di HPL-kan. Jadi ini yang akan menjadi gambaran kita mudahan akan terealisasi dalam waktu dekat. InsyaAllah peletakan batu pertama target kita di tahun 2022 pusat pemerintahan bias dibangun,” sambungnya.

Terkait dengan adanya gerakan yang akan disampaikan oleh masyarakat, Pemda KTT menghargai usaha masyarakat dan mempersilahkan masyarakat menyampaikan aspirasi, namun secara humanis dan tidak anarkis.

“Silahkan saja menyampaikan ke kita tapi secara humanis, jangan anarkis. Kalau anarkis akan berhadapan dengan hukum, silahkan saja sampaikan yang penting di laporkan dahulu ke kepolisian dan Pemda. Kalau kita harus duduk bersama, ya kita duduk bersama untuk menjelaskan itu,” pungkasnya. (bn3)

Editor : Yogi Wibawa

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *