oleh

BPJS Kesehatan Gandeng Kejaksaan Negeri Nunukan Tingkatkan Kepatuhan Badan Usaha

NUNUKAN – Dalam rangka upaya penegakkan kepatuhan kepada badan usaha di wilayah Kabupaten Nunukan dalam implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Cabang Tarakan kembali menjalin sinergi dengan Kejaksaan Negeri Nunukan.

Hal tersebut diwujudkan dalam Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di wilayah Kabupaten Nunukan antara BPJS Kesehatan Cabang Tarakan dengan Kejaksaan Negeri Nunukan. Pada saat yang sama, digelar kegiatan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kabupaten Nunukan Semester II Tahun 2021, Jumat (03/09/2021).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan.

Baca Juga :  HiLo School Dukung Siswa-Siswi SD Indonesia Tingkatkan Kecintaan Sains melalui HiLo School Health and Green Science Competition 

Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan, Yudi Prihastoro mengatakan bahwa pihaknya siap memberikan bantuan hukum dan ketentuan lainnya kepada BPJS Kesehatan, terkhusus dalam hal penegakkan kepatuhan badan usaha.

“Kejaksaan siap memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan penegakkan kepatuhan terhadap badan usaha yang tidak menjalankan kewajibannya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS),” tegasnya.

Yudi menambahkan, akan terus berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Nunukan dan BPJS Kesehatan Cabang Tarakan untuk menegakkan kepatuhan badan usaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya dan tidak membayar iuran JKN-KIS, serta juga bagi badan usaha yang tidak melaporkan data pekerja dengan lengkap dan benar.

“Terlebih dengan penandatanganan kesepakatan bersama ini, maka akan memperkuat sinergi antar instansi BPJS Kesehatan Cabang Tarakan dengan Kejari Nunukan,” ungkap Yudi.

Baca Juga :  Angka Produksi Bawang Merah Tarakan Cukup Tinggi di Kaltara

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Kemas R. Kurniawansyah menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama yang terjalin dengan baik selama ini.

“Program Jaminan Kesehatan Nasional telah berjalan selama lebih dari tujuh tahun. Masyarakat telah merasakan bahwa manfaat Program JKN-KIS begitu besar. Berjalannya program ini tentu tak lepas dari dukungan dan partisipasi berbagi pihak hingga Program JKN-KIS terselenggara dengan baik,” jelas Kemas.

Kemas menjelaskan, bahwa Kesepakatan Bersama antara BPJS Kesehatan Cabang Tarakan dengan Kejaksaan Negeri Nunukan kali ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan bersama tahun sebelumnya agar implementasi Program JKN-KIS berjalan optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Dengan adanya sinergi yang baik antara BPJS Kesehatan dan Kejaksaan Negeri, semoga dapat memacu badan usaha untuk patuh dalam mengimplementasikan program JKN-KIS. Saat ini masih ada beberapa badan usaha yang kami pantau komitmennya sampai batas waktu yang disepakati sesuai dengan regulasi. Ke depannya kami akan mengajukan SKK untuk badan usaha yang telah kami lakukan pemeriksaan sesuai prosedur dikarenakan tidak patuh dalam hal pendaftaran, penyampaian data, dan pembayaran iuran,” ujarnya.

Baca Juga :  Sumbangsih PAD Perumda Tarakan Secara Bertahap Ditingkatkan 

Kemas menyebut, Pada tahun 2020 BPJS Kesehatan Cabang Tarakan telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaaan Negeri Nunukan terhadap 6 badan usaha usaha yang tidak patuh dalam hal pembayaran iuran. Dari 6 badan usaha tersebut, 3 badan usaha telah patuh.

“Kami berharap, pada tahun 2021 SKK bagi badan usaha tidak patuh dapat berlanjut dengan sinergi yang lebih optimal” terangnya. (adv/oki)

Editor: M. Yanudin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *