oleh

Gepeng Kian Subur, Satpol PP Akui Belum Ada Regulasi untuk Berikan Efek Jera

benuanta.co.id, TARAKAN – Maraknya gelandangan dan pengemis (gepeng) yang berkeliaran di beberapa jalan di Tarakan kian meresahkan masyarakat. Tak jarang pula Satpol PP turun tangan untuk menertibkan, namun tak membuat jera para gepeng dan kembali berulah.

Kasatpol PP Kota Tarakan, Hanip Matiksan mengatakan hal itu disebabkan lantaran belum adanya payung hukum atau regulasi yang memberikan efek jera bagi pengemis, semisal Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Kendati begitu, pihaknya telah melakukan penyitaan hasil meminta untuk memberikan efek jera.

“Kalau dari kami sifatnya hanya mengamankan dan memanggil kelurganya. Selanjutnya, itu sudah menjadi ranah Dinas Sosial. Tapi kalau peminta-peminta yang terjaring ini hasilnya kami sita untuk memberikan efek jera,” ujar ujar Kasatpol PP Kota Tarakan, Hanip Matiksan kepada benuanta.co.id, Kamis (19/8/2021).

Baca Juga :  Hujan Bakal Guyur Tarakan dari Malam Hingga Pagi, Masyarakat Diminta Waspada

Bahkan, keberadaan gepeng ini juga kerap dilaporakan masyarakat kepada Satpol PP untuk tindaklanjuti berupa diamankan.

“Kita sering mendapatkan aduan peminta-minta, dan kita selalu tindaklanjuti. Memang sebagian besar kami datangi yang dimaksud (aduan) tidak ada di tempat, ada juga yang sudah kami amankan,” terangnya.

Menurut pria asal Bangkalan Madura ini, sebagian besar pelaku gepeng yang bekerliaran masih berusia muda dan diperkirakan masih dapat mencari pekerjaan layak. Di samping itu, mereka juga tidak memiliki kecacatan secara fisik dan beberapa di antaranya ada memiliki keterbelakangan mental.

Baca Juga :  Perbaikan Jalan Gajah Mada Ditargetkan Desember Ini

Pun begitu, sebagian besar yang bersangkutan memiliki keluarga dan rumah. Sehingga kata Hanip, pihak keluarga tidak seharusnya membiarkan pelaku melakukan aktifitas meminta-minta.

“Ternyata ada beberapa memang seperti mengalami gangguan mental tapi dia punya keluarga di sini. Keluarganya mengaku tidak bisa mengontrol yang bersangkutan. Meskipun ada keluarganya kalau tidak ada jaminan sosial rumah sakit tidak mau, makanya itu dialihkan ke Dinas Sosial. Tapi itu pun hanya sebatas pengamanan dan mengantarkan ke pihak keluarga,” tandasnya. (*)

Baca Juga :  Produk Malaysia Tak Punya Nomor Registrasi Bakal Ditindak BPOM

Reporter : Endah Agustina

Editor : Yogi Wibawa/Ramli

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *