oleh

Evaluasi PPDB, Zonasi dan Sekolah Swasta Dinilai DPRD Kaltara Krusial

benuanta.co.id, TARAKAN – Anggota DPRD Kalimantan Utara mengatakan perlunya evaluasi secara komprehensif terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kaltara.

PPDB dengan sistem daring (online) yang telah  terlaksana sejak tanggal 3 hingga 20 Juni 2021  itu menuai pandangan tersendiri dari anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Dr. H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.I.,M.Si yakni perihal zonasi dan minat calon peserta didik yang mengincar sekolah negeri.

Wakil rakyat yang tergabung di komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat ini, Kamis, 11 Agustus 2021 sempat menyambangi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara Perwakilan Tarakan, Achmad Yani, M.Pd guna membahas hal tersebut yang nantinya bakal ditindaklanjuti oleh Komisi IV DPRD Kaltara.

Baca Juga :  Pertamina Zona 10 PHE Bagikan Paket Sembako ke Insan Pers di Kaltara

“Yang perlu kita perhatikan dalam PPDB adalah zonasi. Zonasi itu merupakan syarat bagi calon peserta didik yang harus bersekolah di sekolah beradius sesuai alamat tempat tinggal,” jelas Syamsuddin di Kantor Perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara

Baginya, kebijakan zonasi juga dapat diantisipasi oleh orang tua calon peserta didik. Misalnya setahun sebelum PPDB, keluarga tersebut sengaja mengajukan perpindahan alamat resmi di Kartu Keluarga mereka.

Baca Juga :  Palsukan Dokumen Hasil Tes PCR, Mandor Perusahaan Diamankan Polisi di Bandara Juwata Tarakan

Sehingga, ia di dalam diskusinya berharap Disdikbud Kaltara agar memperhatikan kebijakan zonasi tersebut untuk pelaksanaan kedepannya.

Lanjut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pihaknya menyatakan minat calon peserta didik untuk bersekolah di negeri sangatlah tinggi, bahkan dapat berpengaruh terhadap kurangnya jumlah peserta didik di sekolah swasta. “Calon peserta didik itu banyak yang lebih memilih masuk sekolah negeri, artinya pasti terdapat alasan mengenai itu,” tuturnya.

Ujar Syamsuddin, sekolah-sekolah swasta diharapkannya menjadi minat dan sasaran para generasi membentuk dirinya. “Sekolah swasta sebaiknya perlu ditingkatkan dari berbagai lini dahulu, karena calon siswa tentu membutuhkan mutu pendidikan yang memadai dan biaya yang terjangkau,” terangnya.

Baca Juga :  Terletak di Lokasi Rawan Banjir, Wagub Kaltara Minta Kontraktor Perhatikan Proyek Irigasi Pertanian

“Kalau masyarakat menilai, sekiranya ada 2 hak yang menjadi penyebab kurangnya peminat sekolah swasta, yaitu standar mutu sekolah dan tingginya biasa sekolah,” ucap dia.

Setelah berdiskusi dengan stakeholder yang berada di daerah pemilihannya (Dapil) Kota Tarakan, Syamsuddin Arfah memastikan bakal merapatkan PPDB dan progres pendidikan di masa pandemi Covid-19 bersama Komisi IV DPRD Kaltara.(*)

 

Reporter : Kristianto Triwibowo

Editor: M. yanudin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *