oleh

Wagub Minta Perangkat Daerah Utamakan Kesejahteraan Rakyat Kaltara

TANJUNG SELOR – Mewakili Gubernur, Wakil Gubernur (Wagub) Dr. Yansen TP, M.Si memimpin rapat Sinkronisasi perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama dengan seluruh perangkat daerah yang ada di kabupaten/kota Kaltara.

Rapat yang berlangsung secara terbatas di Ruang Rapat Kantor Gubernur pada Kamis, (5/8) ini membahas lebih rinci mengenai pelaksanaan empat program Gubernur yang diterbitkan dalam rangka melaksanakan dan merealisasikan pembangunan daerah.

Wagub Yansen menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari usaha untuk menyatukan dan memadukan tekad untuk membangun Kaltara serta mensejahterakan rakyat Kaltara. Mengingat kekayaan Kaltara yang sangat berlimpah dengan berbagai macam keanekaragaman hayati yang tersebar diseluruh kabupaten/kota.

Baca Juga :  Pemkot Tarakan Belum Respon Serius Pengalihan Kelola KKMB dari Pemprov

“Seharusnya Kalimantan Utara ini tidak miskin, jika kita bersama-sama mengolah potensi yang sangat beragam dan kaya ini, maka insyallah kebutuhan dasar rakyat Kalimantan Utara bisa terpenuhi,” jelas Wagub Yansen saat membuka rapat.

Dalam kerangka kerja daerah terdapat empat program Gubernur, yakni penilaian kinerja OPD dan Individu, penyelenggaraan dan pembinaan wajib belajar 16 tahun, pemanfaatan pangan lokal, dan penggunaan batik khas daerah.

Wagub menyampaikan penilaian kinerja OPD dan individu ini dilakukan agar seluruh OPD serta inidividu dapat bekerja dengan berorientasi kepada tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara teknis daerah. Selama ini masih ada OPD dan individu yang masih belum mampu mewujudkan peran OPDnya sehingga pelaksanaan pembangunan tidak terlaksana.

Baca Juga :  KAHMI Diharapkan Berkontribusi untuk Pembangunan Kaltara

“Harapannya, dengan adanya penilaian atau perbaikan ini didukung oleh kemampuan kinerja individu, insya Allah pemerintah daerah akan mampu menjadi kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Kaltara,” terangnya.

Selain itu, dalam pelaksanaan program wajib belajar 16 tahun, asumsinya adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Sehingga setiap pimpinan baik dalam tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun OPD memiliki peran untuk mewujudkan sumber daya manusia yang handal. “Kita memiliki tanggung jawab yang sama, mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang handal,” ujar mantan Bupati Malinau dua periode tersebut.

Sementara itu, Wagub juga menjelaskan penggunaan batik khas daerah dilakukan untuk memperkenalkan dan meningkatkan potensi budaya daerah. Harapannya, masing-masing kabupaten/kota dapat memberdayakan potensi besar di daerahnya guna meningkatkan tatanan ekonomi daerah dan ekonomi rakyat.

Baca Juga :  Melalui Eduku, Disdikbud Kaltara Yakin Pendidikan Makin Maju hingga Wilayah 3T

“Kedepannya yang menjadi prioritas kita adalah menciptakan produk-produk unggul disetiap kabupaten/kota menjadi potensi kekuatan ekonomi rakyat,” ungkapnya.

Terakhir, Yansen pun berharap kekuatan-kekuatan disektor pangan harus di kedepankan. Hal ini guna menciptakan daya saing terutama dalam sektor pertanian demi meningkatkan perekonomian daerah dan rakyat Kaltara.

“Satu hal yang pasti, bahwa jika kita berkomitmen untuk mengembangkan sektor pertanian sebagai sumber ekonomi kita, saya yakin dan percaya Kalimantan Utara akan meningkat (perekonomiannya, red) lebih baik dari yang sekarang,” tutupnya. (gg)

 

Sumber: DKISP Kaltara

Editor: M. Yanudin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed