oleh

Pemkab Tana Tidung Terima Dua Penghargaan dari LPMP Kaltara

TANA TIDUNG – Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung (KTT) terima dua penghargaan dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Utara (Kaltara).

Dua penghargaan tersebut di antaranya, penghargaan atas prestasi dan kinerja menuntaskan pencapaian 100 verifikasi dan validasi (Verval) Tik tahun 2021 dan kedua, penghargaan atas kesunguhan dan kepatuhan dalam menerapkan keputusan bersama empat menteri, tentang panduan penyelengaraan  pembelajaran di tengah pandemi Covid-19.

Penyerahan penghargaan tersebut disambut langsung oleh Wakil Bupati KTT, Hendrik yang berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati Tana Tidung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Hendrik menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada LPMP Kaltara, atas penghargaan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan KTT. “Harapan saya, dengan diberikannya penghargaan ini bisa menjadi pemacu semangat untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di bumi Upun Taka,” ucap Wakil Bupati.

Di kesempatan yang sama, Wakil Bupati juga mengatakan bahwa Pemerintah Tana Tidung terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di KTT. Dengan menghadirkan beberapa item program unggulan, di antaranya mewujudkan KTT pintar.

“Untuk mewujudkan program tersebut, maka pemerintah KTT memberikan program beasiswa, yang semula berjumlah Rp 240 juta menjadi Rp 1 miliar dalam satu tahun,” ujarnya.

Di mana, lanjut Hendrik, mekanisme penyalurannya dengan melibatkan Dewan Pendidikan yang telah dibentuk beberapa bulan lalu. “Jadi Dewan Pendidikan ini juga baru pertama kali kita bentuk, dan ini adalah Dewan Pendidikan pertama di KTT sejak terbentuknya KTT sejak tahun 2007,” tambah dia.

Baca Juga :  Ratusan Jemaah Umrah Akan Jalani Vaksinasi Covid-19 Sebelum Berangkat ke Tanah Suci

Pemerintahan KTT juga responsif terhadap kebijakan Pemerintahan Pusat dan melakukan penyesuaian kondisi daerah di saat pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung hingga saat ini.

Dalam pelaksanaan SKB 4 menteri Pemda KTT respontif terhadap kebijakan pemerintah pusat. Dengan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan keadaan pandemi Covid-19 di daerah. Diketahui, pada tanggal 8 April 2021 lalu berdasarkan pada SKB 4 Menteri memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuka sekolah pada daerah yang dinilai relatif aman dalam penyebaran Covid-19.

“Dengan berpedoman pada SKB 4 Menteri tersebut, maka kita sempat membuka sekolah secara tatap muka, dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat,” ungkapnya.

Namun lanjut Hendrik, berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Kaltara  yang menentukan bahwa KTT masuk dalam kategori level 3, maka pembelajaran tatap muka dihentikan dan kembali melaksanakan pembelajaran daring (dalam jaringan).

“Pemerintahan Daerah juga mengambil kebijakan dengan menyediakan layanan membaca dan berhitung di sekolah. Layanan ini ditujukan kepada pelajar yang tidak dapat mengikuti pelajaran daring dan mengalami ketinggalan kemampuan membaca dan berhitung. Agar kedepannya kita memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dan mampu berkompetisi,” kata Wabup.

Untuk menunjang program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu assessment nasional, di mana pelaksanaannya berbasis komputer, Pemda KTT juga menyiapkan Program yaitu satu Guru satu Laptop.

Serta dalam pemanfaatan teknologi, Pemkab Tana Tidung memberlakukan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online untuk pertama kalinya. PPDB online ini merupakan bagian dari Inovasi ‘Ayo Sekulah’ dalam bahasa Tidung, yang berarti ayo sekolah. Inovasi ini lahir kata dia agar seluruh penduduk usia sekolah di Tana Tidung mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan memadai.

Baca Juga :  Sasari Ribuan Warga, Alumni Akpol 97 Yon Wira Pratama dan IPSS Kaltara Gelar Vaksinasi Jenis Moderna

“Di samping itu, Pemerintah Daerah juga akan memberikan perlengkapan dasar kepada siswa keluarga prasejahtera berupa pakaian seragam, alat tulis, buku pelajaran, tas dan sepatu, yang semuanya gratis,” jelas Hendrik.

Sementara itu Ketua LPMP Kaltara, Jarwoko mengatakan, ada dua kriteria penilaian kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tana Tidung. Seperti, penilaian verbal tik 100 persen dari hasil kinerja yang tertinggi.

“Penilaianya itukan sudah pake aplikasi, jadi langsung terbaca secara nasional,” kata Jarwoko, kepada sejumlah awak media, Kamis 5 Agustus 2021.

Lanjut Jarwoko, penilaian 100 persen untuk Provinsi Kaltara merupakan akumulasi dari beberapa kabupaten kota. Karena kalau Kaltara mendapatkan penilaian 100 persen dan Kabupaten tidak mencapai angka itu, berartikan ada yang lebih dari 100 persen.

“Kan nggak mungkin itu. Jadi kami kasih penghargaan semua untuk kabupaten kota terkait dengan verbal tik 2021,” ujar dia.

Sementara untuk penilaian kedua merupakan penerapan SKB 4 Menteri itu dilihat berdasarkan tahapan-tahapan pelaksanaan yang dilakukan oleh kabupaten kota. Misalnya, daerah yang rawan penyebaran Covid-19, pelaksanaan sekolah tatap muka harus ada verifikasi berdasarkan kesiapan sekolah. “Jadi apakah sekolah itu siap atau tidak, jadi kalau belum siap, jangan dipaksakan belajar tatap muka,” ujar dia.

Berbicara Pembelajaran Tatap Muka (PTM), pada setiap kabupaten dan kota di Kaltara, kata Jarwoko, ada yang sedang melaksanakan PTM. Misalnya di Bulungan ada di beberapa daerah tertentu seperti di plosok.

Baca Juga :  Gempa Magnitudo 3,6 Guncang KTT, Terasa Kuat di Wilayah Tanah Merah

Kemudian di Kabupaten Malinau, juga ada beberapa daerah yang diperbolehkan dengan tetap memperhatikan sebaran penyebaran Covid-19 dan masuk dalam kategori aman berdasarkan rekomendasi dari Satgas tingkat kabupaten-kota.

“Sebenarnya saat ini bukan persoalan sekolah tatap muka atau tidak. Karena yang terpenting kalau memang sekolah itu memungkinkan untuk tatap muka maka dipersilakan, jadi jangan melarang sekolah yang bisa diperbolehkan PTM, dan jangan paksakan sekolah yang seharusnya ditutup. Nah, itu yang kita sebut dengan sistem adaptif,” katanya

Karena kata dia, membuka sekolah yang seharusnya tutup itu namanya memperburuk keadaan, sebaliknya menutup sekolah yang seharusnya dibuka itu juga sama dengan memperburuk keadaan. Karna kata dia ini ada dua kepentingan, diantaranya tentang keselamatan peserta didik dan tenaga kependidikan. dan kedua harus mempertimbangkan perkembangan psikologis peserta didik.

“Jadi karena dua-duanya itu penting, artinya kalau memang sekolah itu memungkinkan untuk dibuka, maka dipersilahkan dibuka tetapi  kalau tidak dimungkinkan, iya Jangan Paksa dibuka,” ujarnya

Bagi LPMP, sistem buka tutup sekolah merupakan hal wajar. Jika kemudian ditemukan kasus klaster baru, maka sekolah tersebut dianjurkan tutup sementara dan akan dibuka kembali sesuai waktu yang ditentukan.

“Sistem buka tutup sekolah ini sudah dijalankan oleh Disdikbud KTT. Dan hal tersebut bukanlah persoalan. Jadi iya memang gak apa-apa, seperti itu, karna itu memang sistem yang pembelajaran adaptif,” tutupnya.(bn1)

 

Editor: M. Yanudin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed