oleh

Antisipasi Kejadian Bencana, Gubernur Akan Tindaklanjuti Arahan Presiden

TANJUNG SELOR – Bertempat di Rumah Jabatan, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum menghadiri secara virtual Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (Rakorbangnas) Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tahun 2021.

Gubernur mengatakan, arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo segera ditindaklanjuti guna mengantisipasi kejadian bencana. “Akan kita tindaklanjuti bersama stakeholder terkait, khususnya BMKG yang ada di kabupaten/kota se Kaltara,” kata Gubernur, Kamis (29/7/2021).

Gubernur meminta, agar layanan BMKG harus disertai dengan inovasi-inovasi yang mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Pentingya adaptasi teknologi ini, lanjut Gubernur untuk kepentingan observasi, analisis, prediksi dan peringatan dini secara lebih cepat dan akurat untuk meminimalkan risiko bencana. “Agar kita lebih mampu meminimalkan risiko yang harus kita hadapi,”kata Gubernur.

Baca Juga :  Produksi Budidaya Perikanan Kaltara Capai 536,9 Ton

Gubernur juga menghimbau, peringatan BMKG harus digunakan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan pemerintah di berbagai sektor di kabupaten/kota.

“Informasi dari BMKG, seperti kekeringan, cuaca ekstrem, gempa, dan kualitas udara, harus menjadi perhatian dan acuan bagi berbagai sektor dalam merancang kebijakan dan pembangunan,” jelasnya.

Gubernur meminta agar sinergi dan kolaborasi antara BMKG dan pemerintah kabupaten/kota harus diperkuat. Artinya kebijakan yang dibangun harus benar-benar antisipatif terhadap kerawan bencana.

Baca Juga :  44 Orang Pengurus KORMI Nunukan Dikukuhkan Yansen TP

“BMKG harus mampu memberikan layanan informasi yang akurat, yang dapat diperoleh dengan cepat dan mudah. Sehingga informasi dan data dari BMKG tersebut bisa digunakan oleh pemerintah daerah dalam merancang kebijakan dan merencanakan pembangunan,” tegasnya.

Selain itu, Gubernur juga meminta peningkatan kapasitas manajemen penanggulangan dan adaptasi bencana, terutama di tingkat daerah dari tingkat kelurahan, desa, hingga provinsi secara terus menerus.

Baca Juga :  Genjot PAD, Pemprov Kaltara Ingatkan Perusahaan Soal Pajak dan Mutasi Kendaraan

“Harus ada desain manajemen yang jelas, yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat, sejak fase prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Manajemen ini juga perlu disimulasi dan dilatih sehingga ketika terjadi bencana kita sudah sangat siap, langsung bekerja dengan cepat,” jelasnya. (adpim)

 

Editor: M. Yanudin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed