benuanta.co.id, TANA TIDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Tidung (KTT) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD terhadap nota penjelasan keuangan rancangan peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P-APBD) KTT tahun anggaran 2021, Senin, 26 Juli 2021.
Rapat Yang digelar diruang Rapat Paripurna tersebut dihadiri Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali, Wakil Bupati Tana Tidung Hendrik, Komandan Kodim 0914/TNT Letkol Czi Tri Priyo Utomo, Kapolsek, Kepala OPD, Camat, Kepala Desa, Kepala Instansi Vertikal, dan peserta rapat lainnya.
Dalam penyampaiannya dari Fraksi-fraksi, Yang menyampaikan pemandangannya pertama dari fraksi Partai Amanat Nasional Yang disampaikan melalui juru bicara (Jubir) Fraksi Partai Amanat Nasional yaitu Norma.
Dalam penyampaiannya Norma mengatakan bahwa Fraksi PAN memahami bahwa P-APBD mempunyai peran penting dalam pembangunan suatu daerah, untuk mengupayakan keseimbangan perekonomian daerah dalam proses pembangunan di daerah guna mementingkan kesejahteraan masyarakat. untuk itu pemerintah daerah perlu untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini.
Sebagaimana Permendagri Nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021. Dalam Permendagri tersebut pemerintah daerah diharuskan untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi Covid-19 yang menekan tiga prioritas, yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaringan pengaman sosial.
“Dengan disusunnya APBD 2021 yang menyesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini bisa dapat meredam dan menghentikan penyebaran virus Covid-19 serta dapat memulihkan kembali dampak dampak yang disebabkan khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat” kata Jubir PAN Norma
Sementara itu Pemandangan Fraksi Perjuangan Demokrat Pembangunan Indonesia Yang disampaikan melalui Jubirnya Salim Arifin mengatakan dalam rancangan P-APBD tahun anggaran 2021, fraksi perjuangan Demokrat Pembangunan Indonesia memperhatikan Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas penganggaran melalui beberapa langkah Yang telah disampaikan dalam nota penjelasan Pemerintah.
“Menurut Kami Perlu komitmen yang kuat bagi segenap OPD atau instansi, agar dapat membawa implikasi penyesuaian yang mengharuskan belajar cepat dan bekerja keras serta mampu bersinergi sesuai dengan tugas dan fungsinya” ujarnya.
Dalam situasi seperti saat ini lanjut Salim, kecepatan dan ketepatan dalam mengambil kebijakan dan mengeksekusi kebijakan tersebut dapat berdampak terhadap peningkatan mutu pembangunan dan harkat hidup masyarakat yang sangat tergantung pada kebijakan pemerintah.
Fraksi perjuangan Demokrat pembangunan Indonesia menekankan pelayanan terhadap kelompok tani, nelayan serta UMKM yang lebih diprioritaskan pada anggaran perubahan tahun 2021 ini, karena begitu banyaknya keluhan masyarakat kelompok tani, nelayan dan UMKM, terkait perhatian pemerintah terhadap kelompok-kelompok masyarakat tersebut agar dapat bantuan dari Pemerintah.
Terutama lanjut Salim, pada kelompok tani, mengingat pada akhir tahun masyarakat petani memulai kegiatan bertanin mereka tentu banyak hal yang menjadi kebutuhan dan keperluan petani terkait proses pertanian yang dilakukan terutama pada masa pandemi seperti saat ini.
“Kami berharap program yang dihasilkan melalui pembahasan dengan legislatif lebih pada prioritas kepentingan masyarakat yang membutuhkan pada saat ini, melalui langkah-langkah tersebut diharapkan program-program unggulan pemerintah di tahun 2021 benar-benar dapat mencapai sasaran untuk memacu pertumbuhan ekonomi mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta pemerataan pembangunan di KTT yang lebih baik serta berkelanjutan,” ujar Salim Arifin.
Selanjutnya dari Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya Yang disampaikan Jubirnya yaitu Hanafiah mengatakan bahwa pemerintah daerah dalam pembahasan raperda tentang P-APBD 2021 agar tidak mengabaikan asas perundang-undangan dan menggunakan anggaran secara efektif dan efisien dengan mengacu perencanaan yang matang dan terukur dengan disertai evaluasi dan perlunya juga penataan anggaran yang benar-benar penting dan mengedepankan prioritas program dengan melihat wabah Covid-19.
“Program mana yang penting dan urgen untuk dapat dilaksanakan, agar dapat mencapai sasaran untuk memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat serta berpihak kepada kepentingan rakyat dan kepentingan umum” Kata Jubir Kebangkitan Indonesia Raya Hanafiah.
Terakhir disampaikan Markus Yuteng dari Fraksi Hanura, dalam penyampaiannya ia mengatakan bahwa secara keseluruhan penjelasan yang disampaikan pada sidang paripurna yang lalu Sudah cukup jelas untuk dipahami oleh Fraksi Hanura. Tampilan Pendapatan Dan belanja Daerah tahun 2021 juga sudah sangat baik dijabarkan dalam rancangan pendapatan dan belanja daerah tersebut, akan tetapi fraksi Hanura memandang masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat penjelasan ataupun ditegaskan kembali komitmen Pemerintah Daerah yang masih perlu memberikan penjelasan kepada fraksi Hanura.
Prioritas strategi pembangunan adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan membangun alternatif industri hasil pertanian dan pariwisata peningkatan pengendalian pembangunan perluasan pasar dan produk olahan hasil pertanian, jaminan sistem pasar yang berorientasi pada masyarakat pada penjelasan nota keuangan.
“Tolong di jelaskan langkah pemerintah dalam peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan tersebut membangun alternatif industri hasil pertanian dan produk olahan hasil pertanian, Tolong jelaskan maksud dari pada itu karena hasil pertanian KTT Menurut kami belum kelihatan” jelas dia.
Lanjutnya, “Bahkan hasil pertanian yang banyak dijual di Pasar maupun di kios atau rumah merupakan hasil dari luar KTT, mengenai perluasan pasar, pasar yang ada saja selama ini tidak terlalu dimaksimalkan, oleh karena masih banyaknya yang berjualan di luar pasar, sehingga pasar kelihatan sepi padahal pasar merupakan tempat perputaran uang, maka kami mempertanyakan langkah-langkah pemerintah yang akan diambil untuk memaksimalkan dan meramaikan pasar dan maksud dari peningkatan pengendalian pembangunan Tolong dijelaskan”.
Pendapatan tahun 2021 di proyek diproyeksikan sebesar Rp 760.766.044.296, Yang mengalami penurunan sebesar 10 persen dari tahun 2018, untuk itu Fraksi Hanura mempertanyakan mengapa cukup tinggi penurunan tersebut.
Serta untuk Belanja Daerah Yang berjumlah Rp. 809.037.688.603, Fraksi Hanura menyampaikan kepada Pemerintah dalam hal ini untuk pembiayaan belanja pada program dan kegiatan pada setiap OPD, agar digunakan semaksimal mungkin anggaran tersebut.
Serta dalam penyusunan APBD tahun 2021 pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi Covid-19 dengan prioritas di antaranya penanganan kesehatan dan penanganan dampak ekonomi. beberapa rencana anggaran pada penanganan Covid-19, untuk itu Hanura mengingatkan pemerintah Agar penggunaan anggaran ini dilakukan dengan transparan.
Terhadap pembahasan RAPBD tahun 2021 ini masih sangat diperlukan di tingkat lanjut, yaitu komisi-komisi yang ada di dewan fraksi Hanura juga Mengingatkan untuk tidak memunculkan segala program yang tidak pernah dibahas sebelumnya. sebaliknya terhadap setiap aspirasi masukan yang diusulkan melalui anggota dewan agar dapat diperhatikan.
“Akhirnya fraksi Hanura berpendapat bahasan ini perlu dilanjutkan kembali antara tim panggar eksekutif dan legislatif, sehingga dapat menjadi sebuah kesepakatan yang tertuang dalam Perda tentang APBD tahun 2021” kata Jubir Hanura Markus Yuteng. (*)
Editor: Ramli
