oleh

Skema PPKM IV di Tarakan Masih Dibahas Pemkot, PPKM Sebelumnya Kasus Covid-19 Naik Turun

benuanta.co.id, TARAKAN – Wacana Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV di Tarakan masih terus digodok Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan mengenai teknis pelaksanaanya.

Walikota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes menjelaskan saat ini pihaknya masih perlu membahas mengenai PPKM level 4 tersebut bersama jajarannya. Hal itu dilakukannya agar saat diterapkan tak membuat kegaduhan dari masyarakat dan juga pemerintah.

“Jadi itu kan kita baru terima rilis tadi malam, jadi saya mau rapatkan dulu lah. Tetapi yang pasti begini, bahwa mudah-mudahan semuanya bisa kita atur dengan baik supaya masyarakat tenang,” kata dr. Khairul saat dihubungi benuanta.co.id, Minggu (25/7/2021).

Baca Juga :  Walikota Tegaskan Pembangunan Amal Lama Sudah Ada Sosialisasi ke Warga

Sejatinya, lanjut Walikota Khairul, sebelumnya Tarakan juga telah menjalankan PPKM tersebut dengan jumlah kasus Covid-19 yang naik turun. Hanya saja, orang nomor satu di Tarakan ini mengakui kurangnya pengawasan terhadap protokol kesehatan (prokes). Jika pun PPKM level 4 tersebut diterapkan, akan berujung pada pengetatan prokes.

“Sekarang juga kan kita sudah PPKM. Jaga jarak, pakai masker dan lain-lain itu kan PPKM sebenarnya yang dilarang itu kan berkumpul-kumpulnya. Kalau pun berkumpul jangan sampai (menimbulkan) kerumunan. Begitu-begitu nanti kita atur lah,” imbuhnya.

“Kalau level IV seperti itu. Misalnya pertemuan itu (dihadiri) maksimal 25 persen dari kapasitas ruangan, kalau dulunya bisanya 50 persen. Kalau kawinan misalnya 25 persen yang bisa hadir dalam satu waktu bersamaan. Jadi kalau bisa diatur 25 persen itu tidak boleh menumpuk di situ tidak akan ada masalah. Terus yang kedua itu kan jangan (hidangan) prasmanan juga sudah kita pernah terapkan,” tambahnya.

Baca Juga :  Walikota Tegaskan Pembangunan Amal Lama Sudah Ada Sosialisasi ke Warga

Mengenai apakah cafe, rumah makan bakal dilarang untuk melayani pelanggan untuk makan di tempat. Walikota Khairul menuturkan akan mengikuti aturan yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Dalam hal ini merujuk pada SK Gubernur Kaltara dan juga wilayah lain di Kaltara yang lebih dulu ditetapkan PPKM.

“Ada yang saya lihat disitu kalau yang dengan SK gubernur yang di Bulungan itu masih bisa makan di tempat. Tetapi ya itu tadi, tetap maksimal 25 persen nanti itu yang kita mau rapatkan. Kan yang menentukan bukan dari kami, itu dari (pemerintah) pusat dan by data,” ujarnya.

Baca Juga :  Walikota Tegaskan Pembangunan Amal Lama Sudah Ada Sosialisasi ke Warga

“Karena itu sudah ditetapkan begitu, nanti kita coba cari jalan supaya masyarakat, pedagang dan UMKM ini yang kita pikirkan nasibnya bagaimana. Termasuk cafe dan restoran itu juga bagaimana ke depannya, itu yang kita pikirkan ,” tandasnya.(*)

Reporter : Yogi Wibawa
Editor : Ramli

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed