oleh

Kartu Kendali Masih Jadi “PR” Besar Pemkot untuk Pemanfaatan Tabung Gas Melon

TARAKAN – Hingga kini Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan masih memiliki Pekerjaan Rumah (PR) besar untuk menyiapkan kartu kendali tabung gas 3 kg.

Meski begitu, Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Pemkot Tarakan Catur Hendratmo mengungkapkan, jika pemerintah resmi menerapkan kartu kendali tersebut Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga jasa boga menengah keatas dipastikan tidak dapat memanfaatkan tabung gas melon tersebut.

“Sudah berjalan dengan proses kan dengan kita membuat percontohan dulu. Jadi di Lingkas Ujung itu sudah melaksanakan model kartu kendali dan keliatannya bisa berjalan dengan baik. Kemarin kita juga berdiskusi sama Dinas Koperasi dan UMKM untuk bisa menjadikan contoh untuk kita membuat itu di kelurahan-kelurahan yang lain. Ini masih berjalan dan teknisnya ada di dinas koperasinya,” ujar Catur Hendratmo kepada benuanta.co.id, Jumat (16/7/2021).

Baca Juga :  Kambing Boer Dijadikan Pilot Project Peternakan di Bulungan

Kartu kendali yang kini dicoba kepada satu kelurahan tersebut hanya sebagai percontohan saja. Jika berjalan baik, kedepannya kartu kendali akan sepenuhnya ditangani oleh Pemkot Tarakan untuk diberikan kepada yang benar-benar berhak. Dalam hal ini Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan UMKM.

“Jadi dua itu saja yang kita fokuskan dengan kuota masing-masing yang sudah ditentukan. Dengan perhitungan itu maka ke depan jangan heran dan siap-siap ASN tidak boleh dapat tabung 3 kg lagi dengan adanya kartu kendali itu. Sehingga dia bisa memanfaatkan gas yang 5 kg atau yang 12 kg,” imbuhnya.

Baca Juga :  Sebulan Alih Kelola, Produksi WK Rokan Meningkat

Hingga saat ini, Catur mengakui masih ada menemukan indikasi ASN yang menggunakan tabung gas melon untuk keperluan pribadi.

“Jangankan ASN, rumah-rumah makan dengan kelas yang menengah besar pun keliatannya di lapangan waktu kita survei pada saat itu masih ada (menggunakan tabung gas melon). Ini yang terus kita edukasi agar itu benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat yang berhak (UMKM dan MBR),” akuinya.

Baca Juga :  Tingkatkan Kesadaran Bayar Pajak, Bapenda Kaltara Sinergi dengan Satlantas Polres Tarakan

“Jika ada ASN yang kemudian istrinya merupakan pelaku usaha UMKM, maka itu bisa dapat. Karena yang berhak dapat itu kan UMKM dan MBR, jadi UMKM-nya bisa dilihat sebagai acuannya,” tandasnya.(*)

Reporter: Yogi Wibawa
Editor: Ramli

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed