oleh

Tingkatkan PAD, TGUPP Bidang Ekonomi Kaltara Optimis Proses Pengelolaan Bersama Pelabuhan SDF Bisa Berjalan Baik

TARAKAN – Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bidang Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara bakal mengawal kelanjutan upaya yang menetapkan tata kelola bersama Pelabuhan Tengkayu I, yang dinilainya produktif untuk Kaltara.

Disampaikan TGUPP bidang Ekonomi, Effendy Gunardi, SE bahwa percepatan upaya pengelolaan bersama Pelabuhan Tengkayu I oleh Pemerintah Provinsi Kaltara dan Pemerintah Kota Tarakan mampu mendatangkan kemajuan bagi Bumi Benuanta.

Pasalnya, pelabuhan yang biasa disebut SDF itu bagaikan gerbang strategis yang mampu menghubungkan Kabupaten/Kota di Kaltara.

TGUPP Bidang Ekonomi itu tentu mendukung Gubernur, Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH.,M.Hum dan Wakil Gubernur Kaltara, Dr. Yansen TP, M.Si yang berjibaku menghadirkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Juga :  Wujudkan Digitalisasi Pendidikan, Disdikbud Kaltara Jalin Kerja Sama dengan Eduku

“Percepatan finalisasi pelabuhan SDF akan mendatangkan PAD bagi Kaltara dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat, tentu TGUPP selalu mendukung,” kata Effendy kepada benuanta.co.id pada Rabu, 14 Juli 2021.

Dijelaskan Effendy, pelabuhan SDF dalam pengelolaannya ke depan berpotensi untuk melibatkan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) diantaranya menyediakan produk-produk khas Kaltara, tata kelola parkir dan lainnya yang bisa menghidupkan roda perekonomian selain dari pada penyediaan tenaga buruh.

Sementara itu, ia pun mengapresiasi langkah Gubernur Kaltara yang mengarahkan Pemkot Tarakan untuk membentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda), dirinya meyakini berbagai proses tersebut telah berjalan dengan baik.

Baca Juga :  Ratusan Jemaah Umrah Akan Jalani Vaksinasi Covid-19 Sebelum Berangkat ke Tanah Suci

“Semua pasti ada prosesnya, untuk membentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) tentu perlu ada perizinan pemerintah pusat dan persetujuan DPRD, apabila kami ingin dilibatkan tentu kami akan membantu,”ujarnya.

Informasi yang dihimpun benuanta.co.id, tindak lanjut dari perihal tersebut telah menjadi pengkajian bersama oleh Pemprov Kaltara dan Pemkot Tarakan, bahkan telah masuk dalam proses Raperda.

Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tarakan, Hamid Amren menuturkan bahwa Pemkot Tarakan akan mengkaji Peraturan Daerah (Perda) yang akan masuk ke Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun ini.

Baca Juga :  Jalan Depan Mako Brigif 24/BC Segera Diperbaiki

“Ada 11 Raperda yang akan diselesaikan di tahun 2021. Salah satunya Perumda Pengelolaan Pelabuhan Tengkayu I, itu pasti tahun ini,” jelas Sekda Tarakan kepada benuanta.co.id pada Kamis, 17 Juni 2021 lalu.

Pemkot Tarakan akan menindaklanjuti sesuai perundang-undangan dan kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi Kaltara.

“Tentu membuat Perda itu tidak mudah, diperlukan kajian akademis, pembahasan bersama DPRD. Konsultasi bersama Gubernur yang nantinya semua akan diatur mana saja kewenangan Pemprov Kaltara dam Pemkot Tarakan dalam mengelola pelabuhan,” tutupnya.(*)

Reporter : Kristianto Triwibowo

Editor: Ramli

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed