oleh

Polemik Vaksin Gotong Royong Berbayar, HIPMI Kaltara : Swasta Juga Bisa Bantu Akselerasi Pelaksanaan Vaksinasi

TARAKAN – Polemik vaksin berbayar terus bergulir di publik. Banyak kritik yang datang dari berbagai kalangan. Hal ini karena rencana tersebut bertentangan dengan kebutuhan vaksin gratis di masyarakat. Hingga akhirnya pelaksanaan vaksin berbayar tersebut ditunda.

Namun demikian, Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Ahmad Syamsir Arief mengungkapkan sejalan dengan pemikiran BPP HIPMI pusat. Yaitu mendukung rencana vaksin gotong royong berbayar atau mandiri. Sebab, menurut Arief, hal itu bisa mempercepat target vaksinasi nasional.

“Untuk mempercepat vaksinasi, HIPMI mendukung pemerintah harus ada vaksin yang berbayar, karena tidak semua masyarakat mau gratis bagi yang mampu. Bayar sendiri tidak masalah, yang penting bisa vaksin dan juga bisa bantu pemerintah,” tegasnya dalam keterangan persnya di Tarakan, Selasa (13/7/2021).

Baca Juga :  Perbaikan Jalan Gajah Mada Ditargetkan Desember Ini

Menurut Arief, kombinasi vaksin gratis dan berbayar adalah cara yang tepat agar target vaksinasi pemerintah pada masyarakat segera tercapai. Selain itu, katanya, vaksinasi berbayar bisa mendorong program vaksinasi yang merata.

Alasan lain atas kebijakan vaksinasi berbayar juga dinilai menjadi alternatif demi mempercepat pelaksanaan program vaksinasi nasional serta target kekebalan kelompok.  Sebab, program vaksinasi gotong royong awalnya hanya memperbolehkan perusahaan berbadan hukum saja untuk diberlakukan bagi para karyawan.

Baca Juga :  Angka Produksi Bawang Merah Tarakan Cukup Tinggi di Kaltara

“Saat ini pemerintah membuka vaksinasi gotong royong untuk perorangan agar akselerasi semakin cepat. Tujuannya pelaksanaan vaksinasi semakin cepat, masyarakat semakin banyak pilihan. Kita harapkan perekonomian bisa cepat pulih, solusinya adalah vaksinasi ini,” imbuhnya.

Menurut Arief program vaksin berbayar tidak akan menghambat vaksinasi gratis dari pemerintah. Apalagi, vaksinasi gotong royong perorangan menjadi alternatif atau pilihan bagi masyarakat dalam mengakses vaksin Covid-19.

Baca Juga :  Pelaku Pengeroyokan Berakhir Penikaman Berhasil Ditangkap

HIPMI berharap penundaan pelaksanaan vaksinasi berbayar ini dicabut sehingga secepatnya dilaksanakan agar segera tercapainya target vaksinasi, yang akan menciptakan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat dapat dicabut. Sehingga kegiatan ekonomi bisa kembali berjalan normal.

“Lebih baik lagi jika swasta juga bisa turut membantu untuk memasukkan merk lain untuk mengakselerasi dan mempercepat vaksinasi,” tukasnya. (*)

Reporter : Yogi Wibawa

Editor : Nicky Saputra

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *