oleh

Wakil Bupati Nunukan Menjawab Pandangan Fraksi DPRD, Ini yang Disampaikan

NUNUKAN – Setelah mendengar pemandangan umum anggota DPRD Melalui Fraksi-Fraksi atas nota pengantar Bupati Nunukan terhadap raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, wakil Bupati (Wabub) Nunukan H. Hanafiah, menyampaikan jawaban atas pertanyaan dari beberapa fraksi, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nunukan, Rabu (7/7/2021), sekira pukul 11.00 Wita.

Ini merupakan sidang ke-9 masa persidangan III Tahun 2020-2021. Dikatakan H. Hanafiah, hari kemarin sudah mendengar pandangan umum fraksi dan ada beberapa pertanyaan sehingga hari ini, Rabu (7/7) akan menyampaikan jawaban atas pandangan, saran atau masukan sebagai bentuk dukungan dan komitmen yang kuat dari dewan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan pemandangan umum yang disampaikan oleh fraksi fraksi DPRD Kabupaten Nunukan yang memiliki substansi yang sama, maka jawaban dari pemerintah disampaikan dalam satu penjelasan, untuk fraksi partai Hanura, dia mengucapkan terima kasih atas apresiasinya terhadap pencapaian kinerja pemerintah Daerah.

Baca Juga :  Bupati Laura Raih Penghargaan Top BUMD Awards Bintang 5 Tahun 2021

Sehingga pemerintah daerah akan berusaha melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, efektif, efisien, akuntabel dan transparan. “Insyaallah di tahun yang akan datang pemerintah daerah dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali atas laporan keuangan,” jelasnya.

Terkait realisasi pendapatan yang belum maksimal sesuai dengan apa yang di harapkan kedepannya pemerintah Kabupaten mengoptimalkan potensi Nunukan akan penerimaan lebih dimaksud khususnya yang bersumber dari pendapatan asli daerah.

Untuk fraksi partai Demokrat juga memberikan apresiasi terhadap pencapaian pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD Kabupaten Nunukan, atas apresiasi tersebut dia mengungkapkan  terima kasih.

Saran dan masukan dari fraksi partai demokrat untuk bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi mikro UMKM, bidang pemerintah desa, bidang pertanian, perkebunan, perikanan, bidang tenaga kerja, bidang sosial, dan bidang keuangan pemerintah daerah kedepannya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi bersama agar semua pelaksanaan kegiatan pada seluruh bidang tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan bersama.

Baca Juga :  Wabup Sampaikan Rancangan KUA dan PPAS Perubahan Anggaran ke DPRD Nunukan

“Di bidang ketenaga kerjaan telah diambil langkah-langkah strategis dengan melakukan pertemuan dengan perusahaan untuk memperoleh alternatif solusi terbaik,” paparnya.

Pemerintah daerah juga menjawab pertanyaan dari fraksi partai keadilan sejahtera (PKS) terhadap capaian dalam pengelolaan keuangan daerah, ke depan capaian ini akan diusahakan untuk dipertahankan.

Jika merujuk kepada peraturan menteri dalam Negeri No. 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah menyatakan surat penyediaan dana atau SPD tersedianya adalah dokumen yang menyatakan dana sebagai dasar penerbitan pembayaran atas pelaksanaan APBD, SPD disiapkan oleh kuasa bud berdasarkan anggaran dasar.

Baca Juga :  Mengenang Sosok Mantan Wakil Bupati Nunukan Faridil Murad

“Akan melakukan peningkatan pendapatan transfer serta capaian target yang lebih baik sehingga tidak menimbulkan utang di tahun tahun anggaran berikutnya,” imbuhnya

Dia juga menjawab pandangan fraksi gerakan karya pembangunan terhadap capaian dalam pengelolaan keuangan daerah. “Capaian ini akan kami usahakan untuk dipertahankan,” jelasnya.

Dan yang terakhir itu, fraksi gerakan karya pembangunan yang telah menyampaikan pandangan umumnya bahwa hubungan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Nunukan dan DPRD Nunukan adalah mitra dalam pengawasan pelaksanaan APBD ini akan terus terjalin. (*)

Reporter: Darmawan
Editor: Ramli

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed