Bupati Nunukan Sampaikan Nota Pertanggungjawaban APBD 2020 ke DPRD Nunukan

NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid menyampaikan nota pengantar Bupati Nunukan terhadap raperda tentang pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Nunukan, Selasa (29/6) sekira pukul 13.00 Wita.

Rapat paripurna itu dipimpin oleh ketua DPRD Nunukan Hj. Leppa, dan dihadapi anggota DPRD Nunukan, serta OPD yang ada di Nunukan.

Dalam penyampaian Bupati Laura, terdapat 7 laporan keuangan hasil audit tahun anggaran 2020, yakni laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

Baca Juga :  Pemkab Nunukan Jalin Koordinasi ke BNPP, Bahas Peningkatan Kelistrikan

“Alokasi APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2020 dalam bentuk program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Nunukan oleh karena itu dari total APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp.1.403.891.671.210,56,” sebut Laura, Rabu (30/6/2021).

Dari target pendapatan daerah tahun 2020 sebesar Rp.1.403.891.671.210,56, dan hanya dapat terealisasi sebesar Rp.1.354.211.709.415,70 atau 96,46 persen.

Anggaran belanja Kabupaten Nunukan tahun 2020 sebesar Rp.1,431.719,668.591,53 dengan realisasi belanja Rp.1.333.933.139.344.41 atau hanya 93,175, persen.

Baca Juga :  Pemkab Nunukan Lakukan Penyesuaian Jalankan Program 17 Arah Baru Pembangunan 

Sedangkan pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan yaitu penggunaan silpa yang dianggarkan sebesar rp.30.827.997.380,97 dengan realisasi sebesar Rp.60.595.069.442,55 atau hanya 196,57 persen dan pengeluaran pembiayaan yaitu penyertaan modal pemerintah Kabupaten Nunukan kepada PDAM Kabupaten Nunukan yang dianggarkan sebesar Rp.3.000.000.000,00, atau 1.496,23 persen.

“Ini adalah laporan tentang kinerja pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah, yang telah dilakukan audit oleh tim independen dari kantor akuntan publik (KAP) bersama dengan BPK RI perwakilan provinsi kalimantan utara dengan mendapat Opini WTP (wajar tanpa pengecualian) yang ke enam kalinya secara berturut-turut,” jelasnya.

Baca Juga :  Bupati Irwan Sabri Kukuhkan Tiga Organisasi Pemberdayaan Anak dan Perempuan

Lanjut dia, opini tersebut merupakan pencapaian tertinggi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah dimasa kepimpinannya bersama Paridil Murad, jangan berhenti disni namun harus tetap dipertahankan dan harus di diperbaiki.

“Saya dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Nunukan tetap membuka diri untuk menerima berbagai saran dan masukan yang positif, karena memang dari berbagai pelaksanaan program dan kegiatan, masih terdapat sejumlah kekurangan dan kelemahan yang membutuhkan pembenahan-pembenahan lebih lanjut,” paparnya.(*)

Reporter: Darmawan
Editor: Ramli

WhatsApp
TERSEDIA VOUCHER

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *