oleh

Sekda Malinau Tegaskan Seleksi Penerimaan Pegawai Non-ASN Sesuai Aturan

Malinau – Sempat dinilai tidak sah oleh sebagian masyarakat yang tidak lolos tes seleksi penerimaan pegawai non-ASN di Kabupaten Malinau. Sekretaris Pemkab Dr. Ernes Silvanus,. M.SI memberikan penjelasan dan menjamin seleksi tes penerimaan pegawai non-ASN sudah legal dan memiliki landasan hukum.

Sekda mengatakan dalam seleksi penerimaan test pegawai non-ASN Pemkab Malinau bisa saja menggunakan tambahan prosedur seleksi, tergantung dari kebutuhan daerah.

“Kita bisa menambah persyaratan seperti tes psikotes dan fisik, namun hal itu tidak kita lakukan menimbang kebutuhan daerah,” kata Ernes.

“Lalu kenapa kita hanya menggunakan 3 syarat dan penilaian seperti ini, karena panitia harus memiliki gaiden yang dibutuhkan, karena lebih baik gaiden itu ada dari pada harus kosong dan ini memang ada aturannya. Karena tidak mungkin kita melakukannya tanpa ada dasar hukum yang jelas,” pungkasnya.

Tak hanya sampai disitu saja, Ernes juga menjawab keraguan masyarakat terkait, adanya isu salah satu peserta yang tidak hadir dalam ujian, namun dinyatakan lulus seleksi penerimaan pegawai non-ASN.

“Kemarin itu ada beberapa peserta yang tidak ikut ujian secara langsung karena terkena Covid-19, jadi solusinya saat itu ialah mereka melaporkan diri melalui dinas kesehatan dan panitia memberikan mereka ruang untuk ujian, karena tidak mungkin hak mereka kita hilangkan begitu saja,” bebernya.

Sedangkan untuk hasil penilaian yang diberikan Ernes menjelaskan, penilaian itu diberikan secara per kelompok passing grade para kelompok peserta yang ikut dalam seleksi.

“Hal itu tidak bisa kita generalkan, jadi semua tergantung pasingret pengelompokan peserta. Misalnya ada kelompok peserta yang pasingret nya kalau nilai 75 itu tidak lulus, tapi ada pasingret pengelompokan yang nilai 73 itu dapat lulus,” bebernya.

Diakhiri penjelasannya Ernes menegaskan kembali kalau pegawai non-ASN, P3K dan ASN itu tidaklah sama. Dimana baik non-ASN dan ASN itu tidak menghitung masa kerja peserta yang ikut.

Namun untuk ASN, masa kerja akan dihitung ketika peserta dinyatakan lulus, karena masa kerja ASN akan berpengaruh terhadap tunjangan yang akan di terima, namun hal itu tidak bisa berlaku kepada pegawai non-ASN.(*)

Reporter: Osarade
Editor: Ramli

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *