oleh

Lahan Tak Dikelola, Gubernur Minta Inhutani Lepas untuk Pembangunan KTT

TANJUNG SELOR  – Belum lama ini, PT. Inhutani I melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal Arifin Paliwang SHM.Hum. Dalam pertemuan itu, pihak Inhutani I menyampaikan permasalahan pembebasan lahan yang nantinya diperuntukan komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Tidung.

Untuk diketahui, berdasarkan keterangan Direktur Utama (Dirut) PT Inhutani I, Oman Suherman, saat ini pembebasan lahan seluas 53 hektare milik Inhutani kepada Pemkab Tana Tidung, mengalami hambatan.

Yang mana, pada pertemuan belum lama ini, Inhutani menyampaikan masalah yang ada terkait nilai ganti rugi lahan yang akan dibebaskan. Selain masalah nilai ganti rugi, saat ini Pemkab Tana Tidung masih belum mendapatkan rekomendasi dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bulungan.

Baca Juga :  Peringati Hari Ayah Nasional, Organisasi SALIMAH Gelar Kuliah Parenting

Menyikapi permasalahan yang ada, Gubernur Zainal memastikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara bakal memediasi pihak Inhutani dan Pemkab Tana Tidung, sehingga permasalahan tersebut dapat segera terselesaikan.

“Nanti akan kita mediasikan kembali, kita juga minta kepada Inhutani agar lahan yang sudah tidak dikelola agar bisa dilepas, guna menunjang pembangunan di Kabupaten Tana Tidung,” tegas Gubernur Zainal, Selasa (22/6/2021).

Baca Juga :  Gandeng LSP-KPK, BPSDM Kaltara Gelorakan Budaya Anti Korupsi Melalui Diklat

Selain Inhutani, Gubernur Zainal menerangkan, dari Pemprov Kaltara juga meminta kepada pihak PT Adindo Hutani Lestari (AHL) jika memiliki lahan yang sudah tidak produktif di beberapa kabupaten, agar dapat mengakomodir dan merealisasikan apa yang menjadi keinginan masyarakat Kaltara.

“Khususnya lahan-lahan milik Inhutani dan AHL yang di dalamnya terdapat permukiman atau fasilitas umum seperti pemakaman dan lainnya, agar bisa dilepaskan untuk kepentingan warga,” ungkap Gubernur Zainal.(*)

Baca Juga :  Wagub Tekankan Penyusunan Anggaran yang Berpihak ke Masyarakat

Sumber: DKISP Kaltara
Editor: M. Yanudin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *