oleh

Bupati Malinau Sebut Pegawai non-ASN Sistem Kontrak, Sehingga Perlu Ada Seleksi Lanjutan

TARAKAN – Bupati Malinau, Wempi W Mawa menanggapi aspirasi protes terkait hasil seleksi penerimaan pegawai non-ASN yang terjadi beberapa waktu lalu, dinilainya sudah sesuai mekanisme dan kebutuhan daerah.

Orang nomor satu di bumi Intimung itu, kepada benuanta.co.id mengatakan bahwa tenaga honorer di pemerintahan yang dipimpinnya memiliki sistem kontrak waktu, sehingga tentu saja harus berlanjut dengan seleksi penerimaan pegawai non-ASN.

“Aspirasi itu sudah mereka sampaikan kepada DPRD Kabupaten Malinau. Tenaga honorer itu kan, memang semuanya sudah berakhir kontraknya per 31 Desember 2020 lalu dan kontraknya terjadi setiap tahun,”jelas Wempi usai Setijab Kepala BPK RI Perwakilan Kaltara pada Selasa, 23 Juni 2021.

Dikatakannya, tentu harus ada seleksi lanjutan untuk penerimaan pegawai non-ASN itu, namun pesertanya lebih dari jumlah kebutuhan Pemkab Malinau.

“Ada lebih dari 3000 yang dibutuhkan, namun yang mendaftar dan ikut seleksi sekitar 7.000 sampai 8.000 orang. Ya kita mau saja semua bisa bekerja, tapi soal kebutuhannya kan, pemerintah yang tahu,” sambungnya.

Pihaknya telah menampung aspirasi tersebut dan menurutnya pemerintah telah menyampaikan tahapan-tahapan dan proses secara terbuka.

“Itulah proses yang seharusnya dilakukan, tapi kan tidak bisa dibatasi untuk seluruh masyarakat dapat berkompetisi dalam seleksi pegawai non-ASN, ya mereka harus berkompetisi,” tandasnya.(*)

Reporter : Kristianto Triwibowo
Editor: Ramli

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed