oleh

Oknum ASN di Krayan Diduga Terlibat Pungli Terhadap TKI

NUNUKAN – Unit Pelayanan Teknis (UPT) Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Nunukan telah menerima adanya dugaan Pungutan liar (pungli) terhadap PMI atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) oleh seorang satu oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di RamlKecamatan Krayan.

Kepala UPT BP2MI Nunukan Kombes Pol Hotma Victor Sihombing mengatakan, informasi adanya dugaan pungli ini dia terima dari TKI hasil wawancara, pada saat itu ada sebanyak tujuh orang TKI yang kembali ke Indonesia melalui Kecamatan Krayan yang bekerja di Lawas Serawak Malaysia.

Oknum A ini saling mengenal dengan oknum berinisial Al adalah ASN Pemilik kendaraan yang disewakan untuk perjalanan TKI dari Long Midang ke Long Bawan, setelah itu Al menyerahkan ke oknum A untuk mengurus keberangkatan mereka sampai ke Nunukan

Untuk menuju ke Nunukan dari Krayan harus menggunakan pesawat, dan setibanya di Nunukan ketujuh orang ini dibawa ke kantor BP2MI, dari beberapa keterangan yang didapat mereka membayar sebesar Rp 3 juta lebih perorang.

Baca Juga :  Harapkan Bahan Lokal Melonjak, Pemda Nunukan Dorong IRT Kelola Makanan Lezat

Setelah dilakukan penelusuran biaya apa saja yang dikeluarkan ternyata mereka diminta untuk membayar transportasi dari Long Midang ke Long Bawan. Setibanya di penginapan mereka disambut oleh salah satu oknum inisial A, dan meminta beberapa biaya seperti biaya Rapid test antigen di Puskesmas, namun TKI ini tidak langsung membayar ke puskesmas, tapi ke oknum A ia meminta sebesar Rp 50 ribu per orang, dia juga meminta uang sebesar Rp 500 ribu untuk harga satu tiket perjalanan dari Krayan ke Nunukan, padahal harga tiket itu Rp 430 ribu perorang.

Tidak Hanya itu, oknum A juga meminta sewa kendaraan dari penginapan hingga ke bandara sebesar Rp 200 ribu perkendaran, dia juga meminta kelebihan bagasi dengan pembayaran bervariasi ada yang Rp 900 ribu.

Baca Juga :  Prokes Ketat, PTM Wilayah 2 dan 3 Nunukan Mulai Digelar

“Sempat dipertanyakan oleh TKI ini berapa kelebihan bagasi tersebut, kenapa mereka harus membayar dengan harga yang bervariasi, padahal dari informasi yang disampaikan ke TKI ini mereka mendapatkan free bagasi sebesar 10 kilogram (Kg) perorang, patut dipertanyakan juga pada saat pembayaran bagasi ini juga melalui oknum A, TKI tidak boleh langsung membayar ke konter,” kata Hotma Victor Sihombing, Jumat (18/6/2021).

Dikatakan Hotma Victor Sihombing padahal berdasarkan ketentuan dari satgas percepatan penanganan Covid-19 Nasional untuk karantina dan rapid test TKI yang tiba di Indonesia semuanya ditanggung oleh pemerintah.

Dari informasi itu BP2MI Nunukan melakukan tindakan dengan menyurati stekholder terkait dalam hal ini Polsek Krayan, Koramil, Camat Krayan, Kepal puskemas dan otoritas bandara Krayan agar aksi seperti itu tidak terulang kembali.

“Kami mencurigai aksi ini bukan pertama kali ini saja, karena hingga saat ini sudah ada 114 TKI yang pulang mandiri dari Krayan, tidak menutup kemungkinan TKI sebelumnya juga nasip yang sama,” terangnya.

Baca Juga :  Curi Uang dan HP, Residivis Kembali Diciduk Polisi

Selain itu, dikatakan Hotma Victor Sihombing, ia tidak mengharapkan hal ini terjadi kembali, apa lagi semangat Presiden RI Joko Widodo untuk memberantas aksi-aksi premanisme. Kejadian ini jangan terjadi di wilayah Nunukan, terutama para oknum yang mencari keuntungan dari penderitaan orang lain.

“Kita ketahui TKI inikan sudah cukup menderita bekerja di wilayah Malaysia, apa lagi dimasa Pandemi covid-19 saat ini bahkan tidak di gaji atau tidak dibayar, akhirnya mereka memutuskan pulang ke Indonesia.,” Paparnya.

Hotma Victor Sihombing tegaskan jika ini terulang lagi, maka akan diupayakan tindakan proses hukum bagi pelaku yang melakukan pungutan liar terhadap TKI. (*)

Reporter: Darmawan
Editor: Ramli

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed