oleh

Kunjungan Kerja Ke Krayan, Ketua DPRD Kaltara Dapat Laporan Begini dari Warga Perbatasan

TANJUNG SELOR – Guna memastikan kondisi dan mencari tahu apa persoalan masyarakat di perbatasan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan kunjungan kerja ke Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan selama beberapa hari, terhitung sejak 16-18 Juni 2021.

“Hasilnya saya mendapatkan laporan dari tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan pak Camat Krayan. Saat ini masyarakat merasa resah, karena jalur resmi di Malaysia ditutup dan di lockdown,” ungkap Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris kepada benuanta.co.id, Kamis 17 Juni 2021.

Kata dia, keresahan makin menjadi pasalnya banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di wilayah Sabah Malaysia atau perbatasan Krayan ingin pulang ke Indonesia tapi melalui jalur tikus.

Tentu kondisi mengakibatkan dampak kurang baik dan menimbulkan ketakutan terhadap masyarakat Krayan sebagai wilayah persinggahan para PMI ini.

“Ada beberapa jalur yang dilalui PMI atau TKI ini, selain lewat jalan setapak bahkan melalui hutan. Yang ditakutkan masyarakat adalah virus corona, karena disana tidak mendapatkan pemeriksaan, kita tidak jamin apakah bebas dari Covid-19 atau tidak patut kita curigai,” ucapnya.

Politisi Partai PDI Perjuangan ini mengatakan para pelintas gelap ini tak hanya sekali tiba di Krayan. Informasi yang diterimanya PMI yang datang melalui jalur ilegal ini sudah 2 kali. Dirinya tidak menutup kemungkinan kedepanya akan kembali datang melalui jalur ilegal tersebut.

“Saya sempat berkomunikasi kepada PMI ini, mereka ini ada 4 orang, mereka dari 2 keluarga berbeda dan  tidak saling kenal jadi datang kesini kebetulan ketemu di jalan sampailah mereka di Krayan. Ini harus segera di antisipasi,” ujarnya.

“Jadi mereka ini langsung diperiksa dan di karantina oleh Pemerintah Kecamatan Krayan. Pak Camat resah karena masyarakatnya sering mengeluh. Yang menjadi beban para PMI harus diberikan makan dan pengecekan secara rutin padahal ini bukan jadi tanggungjawabnya,” tambahnya.

Para tokoh dan Pemerintah Kecamatan Krayan inipun mengharapkan bantuan dan solusi dari Pemerintah Provinsi Kaltara, agar pintu ilegal atau jalur tikus dapat di blok. Norhayati menuturkan ini menjadi perhatian semua pihak khususnya Forkopimda Kaltara.

“Besok kami lakukan rapat dan duduk bersama dengan Forkopimda dan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Imigrasi dan pihak terkait. Kita harus antisipasi jalur tikus ini jangan sampai jadi jalur para pengedar barang terlarang seperti narkoba ataupun jadi jalur tindakan terorisme,” pungkasnya.(*)

Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed