oleh

Pembangunan Ramah lingkungan dari Pembiayaan Alternatif, Solusi Keterbatasan Anggaran

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) hadir sebagai narasumber dalam Webinar yang diinisasi oleh United Cities and Local Goverments Asia Pacific (UCLG ASPAC), Selasa (8/6/2021).

Forum nasional ini mengusung tema Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Lingungan Hidup yang Berkelanjutan Melalui Pendanaan Alternatif.

UCLG ASPAC memperhatikan program-program pemerintah tidak dapat berjalan apabila hanya mengandalkan anggaran APBD/APBN dan dana transfer dari pusat saja. Ditambah dengan keterbatasan anggaran masa pandemi saat ini, pemerintah daerah melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

“Kita tahu bahwa pendanaan ini sangat-sangat penting, baik di beberapa forum atau pertemuan. Banyak sekali dari pemerintah daerah yang mengatakan pendanaan ini suatu tantangan dalam melaksanakan program/kegiatan aktivitas mereka,” ujar Bernadia Irawati Tjandradewi, Sekretaris Jendral UCLG ASPAC.

Dijelaskan juga saat memberi pengantar, Bernadia mengatakan melalui webinar ini akan didiskusikan pola-pola pendanaan alternatif dan bagaimana mengakses pendanaan tersebut, guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan sekaligus mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Baca Juga :  Genjot PAD, Pemprov Kaltara Ingatkan Perusahaan Soal Pajak dan Mutasi Kendaraan

Selanjutnya, mewakili Gubernur Kaltara, Plt. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taupan Majid menyampaikan materi tentang implementasi pembangunan berwawasan lingkungan melalui pembiayaan alternatif di Provinsi Kaltara.

Ia menerangkan sasaran pembangunan Kaltara pada sektor lingkungan hidup tahun 2021-2026 adalah terwujudnya pembangunan rendah karbon, dan meningkatnya kualitas air, udara, dan lahan.

“Jadi strategi kita adalah meningkatkan upaya mitigasi perubahan iklim, peningkatan kualitas perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup,” kata Taupan di ruang rapat Kantor BAPPEDA Kaltara lantai empat.

Pada paparannya ia menyampaikan persentase capaian TPB Provinsi Kaltara, indikator yang telah dilaksanakan dan telah mencapai target 31 persen; indikator yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target 35 persen; indikator yang belum terlaksana dan belum mencapai target tujuh persen; dan belum meiliki data 27 persen.

Baca Juga :  Pembekalan UMKM, Disperindagkop Gelar Bimtek Pemasaran dan Pembukuan

“Untuk TPB sudah mencapai target pada setiap pilarnya. Pada pilar ekonomi, pilar hukum dan tata kelola, pilar lingkungan, dan pilar sosial,” lanjutnya.

Pada kesempatan ini, ia juga menjelaskan komitmen Pemprov Kaltara untuk pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan melalui Rencana Aksi Daerah (Renaksi) Kaltara tahun 2010-2030 tentang Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Peraturan Gubernur tentang tata cara pemberian, penyaluran dan pertanggungjawaban belanja; serta Peraturan Gubernur tentang pengelolaan kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup.

Untuk skema bantuan keuangan Pemprov Kaltara kepada pemerintah kabupaten/kota menggunakan indikator kinerja daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan data realisasi penyerapan bantuan keuangan khusus ke kabupaten/kota se-Kaltara tahun anggaran 2020 yang di rilis Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kaltara berhasil mencapai 100 persen realisasi.

Baca Juga :  Gubernur Tegur Keras Perusahaan Tambang yang Tidak Taat Pengelolaan Lingkungan di Kaltara

Dikutip dari localisesdgs-indonesia.org, untuk diketahui sumber pembiayaan alternatif dapat berasal dari pinjaman ataupun kerja sama dengan badan usaha yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2015 tentang kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha.

Selain Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, turut hadir sebagai narasumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas, dan Walikota Ternate Tauhid Soleman.

Webinar juga dihadiri oleh 21 pemerintah daerah anggota UCLG ASPAC, 10 kota target CRIC, 30 pemerintah daerah target LOCALISE SDG’s, anggota dari APEKSI, APAKSI, dan APPSI. (Ahy)

Sumber: Diskisp Kaltara
Editor: M. Yanudin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed