oleh

Rehabilitasi Mangrove di Kaltara Dimulai Juli di Lahan Seluas 1.000 Ha

TANJUNG SELOR – Pemerintah Indonesia melalui Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) tengah melakukan rehabilitasi mangrove di sembilan provinsi tahun ini. Salah satunya di wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang dijadwalkan mulai Juli 2021 hingga beberapa tahun ke depan.

Selain di Kaltara, tugas rehabilitasi mangrove tersebut juga dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat.

Kepala BRGM, Hartono menerangkan, program tersebut dilakukan melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), guna penyiapan pelaksanaan rehabilitasi mangrove.

“Sehingga kita memerlukan dukungan dari Gubernur Kaltara, instansi terkait, Pemdes, warga di sekitar mangrove maupun para petani tambak untuk percepatan rehabilitasi mangrove ini, sebagai tindaklanjut,” ujarnya usai bertemu Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum, Rabu (2/6/2021).

Baca Juga :  Rachmawati Zainal Harapkan Komunikasi Intens dengan PKK Pusat

Dukungan dari implementasi kelanjutan program itu guna menginventarisir data lapangan yang bersumber dari pihak terkait termasuk masyarakat petambak di Bumi Benuanta.

“Termasuk bagaimana cara pendekatannya dengan masyarakat, terutama masyarakat petambak yang perlu lebih hati-hati dibandingkan mangrove rusak karena abrasi,” katanya

“Tapi kalau mangrove dibuka karena rusak untuk menjadikan lokasi pertambakan, maka perlu ada diskusi dalam menyamakan pikiran bahwa mangrove bisa meningkatkan kualitas hasil tambak,” tambah Hartono.

Sebab, apabila rehabilitasi mangrove ini bisa dilakukan di lokasi pertambakan, dapat menjadikan ikan maupun udang menjadi lebih organik. “Pastinya para konsumen di luar negeri juga senang dari hasil tambak yang dikembangkan di lahan bermangrove,” katanya

Baca Juga :  Pelantikan Bupati Bulungan dan KTT akan Terapkan Prokes Ketat

Adapun teknis terhadap percepatan rehabilitasi tersebut tak merubah bentuk lokasi tambak. Akan tetapi, di antara tambak-tambak terdapat tanaman mangrove yang bisa memberikan ruang perlindungan terhadap keberlangsungan hidup ikan serta udang yang dibudidayakan oleh para petani tambak.

“Diperkirakan program ini akan dimulai bulan depan dengan melakukan penanaman di salah satu daerah pertambakan di Kaltara. Untuk tahap pertama kita lakukan seluas 1.000 hektare (Ha). Rincinya, satu hektare ada 3 333 bibit mangrove,” pungkas Hartono.

Untuk diketahui, pada akhir tahun 2020, presiden sebelumnya telah menetapkan 600.000 hektare ekosistem mangrove terdegradasi yang akan dilakukan rehabilitasi secara terpadu.

Oleh sebab itu, pelaksanaan rehabilitasi mangrove pun dilakukan sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional. (sur)

Baca Juga :  Gubernur Canangkan Perda Ketenagakerjaan

Sumber: DKISP-Kaltara
Editor: M. Yanudin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed