TEPAT 25 MEI 2021 LALU, KEPEMIMPINAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBENUR (WAGUB) KALTARA, DRS. H. ZAINAL AIRIFIN PALIWANG DAN DR. YANSEN TP M.SI GENAP BERUSIA 100 HARI, SEJAK DILANTIK PRESIDEN JOKO WIDODO DI ISTANA MERDEKA 15 FEBRUARI 2021. BEBERAPA PROGRAM PUN TELAH DICANANGKAN ZAINAL-YANSEN DALAM 100 HARI KERJA TERSEBUT, YANG SEBAGIAN BESAR TELAH DILAKSANAKAN. APA SAJA PROGRAM TERSEBUT?
—————————————–
TANTANGAN besar berada di pundak Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Zainal-Yansen memimpin provinsi termuda di Indonesia ini. Pasalnya hanya dalam kurun waktu kurang lebih 3,5 tahun, yakni dalam periode 2021-2024, Zainal-Yansen harus menuntaskan program kerja yang tak sedikit.
Pasalnya visi dan misi yang dituangkan dalam sejumlah program kerja yang dibuat oleh Zainal-Yansen ini banyak merombak kebijakan pemerintah sebelumnya yang dinilai kurang pro rakyat. Seperti membangun perekonomian masyarakat Kaltara yang sebagian besar saat ini berprofesi sebagai nelayan. Di mana anggaran untuk bidang perikanan dan kelautan sangat kecil.
Kemudian perhatian di bidang pendidikan dan kesehatan yang pada 2021 mulai berkurang. Seperti dihentikannya pemberian insentif guru dan beasiswa pendidikan untuk mahasiswa di Kaltara. Kemudian di bidang kesehatan, yang sempat dihentikannya anggaran bantuan untuk warga kurang mampu melalui bantuan pembiayaan iuran BPJS Kesehatan yang hanya sampai Februari 2021.
Untuk itu, Zainal-Yansen pun melakukan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 untuk kebutuhan yang lebih penting dan sifatnya mendesak. Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara kedua hasil Pilkada ini pun menghentikan sejumlah proyek yang dinilai kurang manfaat dan mengalihkan untuk kebutuhan yang lebih penting.
Dengan nilai yang cukup besar, yakni mencapai Rp 200 miliar hasil refocusing APBD 2021, Zainal-Yansen mengalokasikan untuk pembiayaan insentif guru, beasiswa, BPJS Kesehatan, penanganan Covid-19, hingga subsidi ongkos angkut (SOA) barang untuk wilayah pedalaman seperti di Krayan untuk menekan harga barang yang sangat tinggi.
Beberapa kebijakan dalam bentuk program kerja tersebut merupakan beberapa dari janji politik Zainal-Yansen yang masuk dalam 100 hari kerja. Di antaranya, yang pertama adalah meluruskan hari jadi Provinsi Kaltara dan penambahan beberapa ornament lambang daerah.
Menyerap aspirasi masyarakat Kaltara, di antaranya adalah para pejuang pembentukan Provinsi Kaltara, Zainal Arifin Paliwang dan Yansen TP pun mengakomodir untuk meluruskan sejarah Kaltara. Melalui pembahasan intens dengan para tokoh, pejuang dan DPRD Kaltara, akhirnya disepakati perubahan hari jadi Kaltara yang sebelumnya diperingati pada 22 April, yang hanya dituangkan dalam peraturan gubernur (Pergub), diubah menjadi 25 Oktober.
Hari jadi Kaltara 25 Oktober ini disepakati bersama oleh DPRD Kaltara bersama para tokoh dan masyarakat Kaltara yang akan ditetapkan dalam peraturan daerah (Perda). Selain hari jadi, juga disepakati penambahan ornament pada lambang daerah.
Program selanjutnya adalah Membangun Desa Menata Kota. Dalam perwujudan program yang masuk dalam visi misi Zainal-Yansen ini, Pemprov Kaltara tengah menyusun Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait kewenangan Pemerintah Desa (Pemdes) yang akan dilimpahkan dari setiap pemerintah kabupaten kota.
Perda dan Pergub Kewenangan Pemdes tersebut, dimaksudkan agar setiap masyarakat desa memiliki peran secara langsung dalam membangun desanya yang diberikan oleh kabupaten kota. Kedepanya jika program tersebut telah terwujud, maka 400 lebih desa yang ada di Bumi Benuanta akan bergerak membangun desanya.
Program selanjutnya dalam 100 hari kerja Zainal-Yansen adalah pemberdayaan UMKM dan penguatan produk lokal. Kebijakan ini pun telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kaltara. Khususnya para pembatik yang kebanjiran order. Sebab Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara ini mengeluarkan kebijakan untuk penggunaan batik khas Kaltara. Hal ini memacu para pembatik lokal untuk memproduksi lebih banyak lantaran permintaan meningkat.
Tak hanya itu, TP PKK Provinsi Kaltara juga membantu dengan memprogramkan pelatihan pembatik untuk masyarakat Kaltara. Hal itu pun kembali menggairahkan usaha batik di Kaltara yang sebelumnya sempat meredup karena banyaknya saingan batik dari luar.
Janji politik Zainal-Yansen selanjutnya adalah penyerahan aset yang saat ini digunakan oleh Pemkot Tarakan. Salah satunya yang sudah terwujud adalah tanah dan bangunan eks Kantor Pembantu Gubernur Kaltim yang sekarang difungsikan sebagai Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan di Jalan Jenderal Sudirman. Termasuk Sebagian aset lahan di wilayah RSUD Tarakan.
Tak hanya aset tersebut, yang saat ini sedang dalam pembahasan dan proses penyerahan pengelolaannya adalah pelabuhan Tengkayu I dan aset lainnya. Saat ini administrasi dari penyerahan pengelolaan aset tersebut tengah dipersiapkan.
Kemudian untuk menumbuhkembangkan investasi di Kaltara, beberapa perusahaan besar juga sudah masuk dan akan menanamkan modalnya. Di antaranya perusahaan Australia, Fortescue Future Industries Pty Ltd, anak usaha Fortescue Metals Group yang akan berinvestasi hingga Rp 180 triliun untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan di Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan.
Selain PLTA, rencananya investasi ini juga akan masuk ke Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, Tanjung Palas Timur, Bulungan. Diperkirakan dalam investasi mega proyek ini akan menyerap tenaga kerja kurang lebih 7.000 orang. Ini juga menjadi jawaban persoalan pengangguran di Kaltara dan menurunkan angka kemiskinan.
Tak hanya itu, Zainal-Yansen juga meneken kerja sama dengan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk pada 19 Maret 2021 lalu . Penandatangan nota kesepahaman ini merupakan tindak lanjut pertemuan Zainal bersama jajaran Direksi Japfa Group pada 18 Maret lalu. Kerja sama ini akan bergerak dari beberapa sektor yang punya potensi besar di Kaltara. Di antaranya bidang perikanan, kelautan, pertanian, perkebunan dan kehutanan.
Sektor pendidikan yang juga masuk 100 hari kerja pasangan dengan akronim ZIYAP saat masa kampanye Pilkada 2020 lalu itu juga sudah sebagian besar terlaksana. Di antaranya penganggaran kembali insentif guru untuk meningkatkan kesejahteraan para tenaga pendidik di Kaltara. Selain itu juga melanjutkan kembali pemberian beasiswa kepada putra putri Kaltara yang juga sempat dihentikan.
Tak hanya itu, Pemprov Kaltara melalui Gubernur Zainal Arifin Paliwang juga telah teken MoU dengan Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta untuk tingkatkan SDM di Kaltara. Kerja sama dengan Poltek Negeri Media Kreatif ini untuk menyekolahkan putra putri Kaltara di Sekolah Tinggi ini.
Selain itu, Gubernur Zainal A. Paliwang juga melakukan penandatanganan MoU dengan Universitas Patria Artha Makassar dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) serta pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Untuk pembangunan infrastruktur, Zainal-Yansen pun telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gedung DPRD Kaltara. Pembangunan gedung DPRD ini dilakukan di bekas lahan pembangunan rumah sakit di Kilometer 4 Jalan Trans Kaltara. Gedung ini memakan anggaran Rp 270 miliar dan ditarget rampung pada akhir 2022.
Selain itu, Zainal-Yansen juga akan membangun jalan di wilayah perbatasan dan pedalaman untuk membuka akses yang selama ini sulit dijangkau. Salah satunya wilayah Krayan yang hanya bisa diakses melalui udara. Zainal-Yansen pun menargetkan jalan darat tembus dari Krayan menuju Malinau bisa terealisasi pada 2023.
Untuk pembentukan karakter dan kepribadian ASN yang berintegritas dan profesional, Zainnal-Yansen pun mendukung pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) di sejumlah kantor pemerintahan.
Terakhir, Zainal-Yansen melakukan penyelarasan APBD 2021. Sesuai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih 2021 – 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 dilakukan penyelarasan untuk menunjang program kerja yang telah dicanangkan. Baik di bidang pendidikan salah satunya seperti insentif guru dan beasiswa, bidang kesehatan salah satunya untuk penanganan Covid-19, perikanan, kelautan hingga pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kaltara ditanggapi Rektor Universitas Borneo Tarakan (UBT), Prof. Dr. Drs Adri Patton, M .Si. Prof. Adri menyebut Zainal-Yansen merupakan pemimpin Kaltara yang pro rakyat.
“Ya saya sebagai akademisi menilai ada ketegasan serta keserasian antara keduanya. Saya juga banyak melihat dan memantau kinerja pemimpin Kaltara dari media massa maupun medsos di 100 hari kerja mereka,” ujar Adri Patton kepada Benuanta, Kamis (27/5/2021)
Dijelaskan Adri Patton, kunjungan kerja yang dilakukan Gubernur dan Wagub ke semua Kabupaten dan Kota Provinsi Kaltara, merupakan pola kerja yang baik sebagai pemimpin.
“Cara kerja yang baik dengan secara langsung melihat kondisi serta permasalahan di daerah masing-masing, itu adalah salah satu hal yang harus dilakukan. Termasuk hal yang berhubungan dengan infrastruktur dasar termasuk daerah perbatasan yang turut dikunjungi,” jelasnya.
Selain itu, Rektor UBT dua periode ini juga menanggapi, perhatian pemimpin Kaltara dalam pendidikan, kesehatan, pengelolaan pelabuhan, dan lainnya juga sudah dipantau secara langsung, khususnya dalam penanganan Covid-19.
“Pemimpin Kaltara sangat pro rakyat dan terus berkolaborasi dengan pemimpin kabupaten kota. Terkait kemajuan pastinya perlu pembenahan dan waktu terlebih dahulu, apalagi masalah hal yang berhubungan dengan mutasi pegawai dan lainnya,” pungkas Prof. Adri.
“Sudah banyak hal yang dilakukan beliau, terlihat dalam pengelolaan dan komitmen beliau dalam membantu nelayan, petani, dan termasuk juga dalam pendidikan. Melihat kondisi ini, menurut saya, kinerja ini sudah sangat bagus dilakukan sebagai pemimpin Kaltara, terutama dalam koordinasi dan sinkronisasi dengan Kabupaten dan Kota,” tutupnya.(mat/jnu)
