PT. Intraca Diperiksa Disnaker, BPJS Ketenagakerjaan Tanyakan Hasil

TARAKAN – Pertemuan kesekian kali antara BPJS Ketenagakerjaan dan Federasi Kebangkitan Buruh Indonesia (FKUI) Provinsi Kalimantan Utara, menyepakati bahwa PT. Intracawood Manufacturing harus menyelesaikan tunggakan piutangnya agar hak karyawan dapat diberikan.

Koordinator Daerah FKUI Kaltara, Mesran bersama massa aksi berkenan melangsungkan pertemuannya dengan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan, Deni Syamsu Rakhman.

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
1587 votes

BACA BERITA TERKAIT:

Deni Syamsu Rakhman memastikan kepada serikat buruh dan pekerja bahwa instansi yang dipimpinnya akan terus menindaklanjuti keluhan para karyawan PT. Intracawood Manufacturing sesuai kewenangannya. Pihaknya juga bersama Kejaksaan Negeri Tarakan berjibaku menangani persoalan ini.

Baca Juga :  Ini Saran Ombudsman Koreksi Layanan Mudik di Pelabuhan Malundung Tarakan

“Kami telah melakukan pengawasan dan peneguran sejak akhir 2019. Hingga saat ini masalah tersebut sudah ditindaklanjuti bersama Kejaksaan, selanjutnya Kejaksaan lah yang memanggil, berkoordinasi kepada mereka (Manajemen PT. Intracawood Manufacturing) dan kami juga terus membuka diri kepada serikat buruh dan pemerintah daerah,” ungkap Deni kepada benuanta.co.id di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan.

Baca Juga :  Buka Bersama, Pj. Wali Kota dan Gubernur Bagikan Bantuan Beras ke Petugas Kebersihan

Dalam pertemuan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga ingin meninjau sejauh mana hasil pemeriksaan Disnakertrans Provinsi Kaltara kepada perusahaan yang didirikan oleh Dra. Siti Hartati Murdaya itu.

“Hari ini Disnakertrans lakukan pemeriksaan kepada PT. Intraca, kami akan berkoordinasi dengan instansi tersebut dalam rangka percepatan usaha agar hak karyawan dapat diberikan,” tutur dia.

Baca Juga :  Harga Telur Ayam Ras Mulai Tembus Rp 72 Ribu

“Hari Rabu, 2 Juni 2021 pihak kejaksaan akan memanggil PT. Intracawood Manufacturing untuk berkoordinasi,” tutup Deni.

Pihaknya menginisiasi kepada instansi yang berwenang agar diadakannya upaya duduk bersama lanjutan antara pihak perusahaan, penegak hukum, Pemerintah Provinsi Kaltara, serikat buruh dan pekerja agar segera terselesaikan.(*)

 

Reporter : Kristianto Triwibowo

Editor : M. Yanudin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *