TARAKAN – Pertemuan kesekian kali antara BPJS Ketenagakerjaan dan Federasi Kebangkitan Buruh Indonesia (FKUI) Provinsi Kalimantan Utara, menyepakati bahwa PT. Intracawood Manufacturing harus menyelesaikan tunggakan piutangnya agar hak karyawan dapat diberikan.
Koordinator Daerah FKUI Kaltara, Mesran bersama massa aksi berkenan melangsungkan pertemuannya dengan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan, Deni Syamsu Rakhman.
BACA BERITA TERKAIT:
- BPJS Ketenagakerjaan Libatkan Kejaksaan untuk Selesaikan Piutang PT. Intracawood
- Karyawan PT. Intracawood Ancam Segel Fasilitas Perusahaan
- Tunggakan Hingga Rp 8 miliar, BPJS Ketenagakerjaan Bolehkan PT. Intraca Bayar Cicil, Tapi Ini Syaratnya..
Deni Syamsu Rakhman memastikan kepada serikat buruh dan pekerja bahwa instansi yang dipimpinnya akan terus menindaklanjuti keluhan para karyawan PT. Intracawood Manufacturing sesuai kewenangannya. Pihaknya juga bersama Kejaksaan Negeri Tarakan berjibaku menangani persoalan ini.
“Kami telah melakukan pengawasan dan peneguran sejak akhir 2019. Hingga saat ini masalah tersebut sudah ditindaklanjuti bersama Kejaksaan, selanjutnya Kejaksaan lah yang memanggil, berkoordinasi kepada mereka (Manajemen PT. Intracawood Manufacturing) dan kami juga terus membuka diri kepada serikat buruh dan pemerintah daerah,” ungkap Deni kepada benuanta.co.id di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan.
Dalam pertemuan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga ingin meninjau sejauh mana hasil pemeriksaan Disnakertrans Provinsi Kaltara kepada perusahaan yang didirikan oleh Dra. Siti Hartati Murdaya itu.
“Hari ini Disnakertrans lakukan pemeriksaan kepada PT. Intraca, kami akan berkoordinasi dengan instansi tersebut dalam rangka percepatan usaha agar hak karyawan dapat diberikan,” tutur dia.
“Hari Rabu, 2 Juni 2021 pihak kejaksaan akan memanggil PT. Intracawood Manufacturing untuk berkoordinasi,” tutup Deni.
Pihaknya menginisiasi kepada instansi yang berwenang agar diadakannya upaya duduk bersama lanjutan antara pihak perusahaan, penegak hukum, Pemerintah Provinsi Kaltara, serikat buruh dan pekerja agar segera terselesaikan.(*)
Reporter : Kristianto Triwibowo
Editor : M. Yanudin