oleh

Pemkab Bulungan Sepakati Sebagian Wilayah Benau Masuk Kabupaten Berau

TANJUNG SELOR – Setelah pembahasan cukup panjang mengenai batas wilayah Kabupaten Bulungan Provinsi Kaltara dengan Kabupaten Berau Provinsi Kaltim, khususnya di wilayah Benau, akhirnya membuahkan kesepakatan. Kedua daerah menyepakati Benau menjadi milik Kabupaten Berau. Nantinya penetapan batas wilayah itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

“Sudah dituangkan dalam berita acara, itukan nanti diturunkan dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri menengai batas, ini bukan batas antara Berau dengan Bulungan sebenarnya. Ini lebih banyak kepada batas Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara,” ungkap Bupati Bulungan, Syarwani kepada benuanta.co.id, Kamis 27 Mei 2021.

Lanjut Bupati, karena ranah kewenangan penetapan batas provinsi ada di Kemendagri, sehingga nantinya diputuskan oleh tim Kemendagri dalam hal penetapan. Terkait kesepakatan yang terbentuk antara kedua daerah, pihaknya berharap tidak terjadi lagi persoalan lagi kedepannya.

“Karena ini belum menjadi suatu keputusan Mendagri, tapi mengantarkannya salah satunya dengan berita acara. Tentu nanti dikuatkan dengan penegasan batas yang sudah disepakati antara Kabupaten Berau dan Bulungan dan juga Pemerintah Kaltim dan Kaltara.

Baca Juga :  Sebelum Diresmikan Presiden, Menteri Luhut Dijadwalkan Mengecek Lokasi KIPI Awal Desember

“Tadi hanya 1 segmen di daerah Benau itu yang sudah kita sepakati. Tapi rapat sebelumnya juga sudah ada. Total Panjang batas yang disengketakan 320 kilometer, yang kemarin diselesaikan 105 kilometer,” sebut Syarwani.

“Gunung Benau disepakati masuk Wilayah Berau. Tapi warga Berau atau Bulungan tetap bisa mengelola goa sarang burung walet yang ada di sekitar lokasi, namun tetap mengacu pada perundang-undangan. Artinya perizinan harus lewat Berau,” sambungnya.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Nomor : 16/BADII/TIMVII/V/2021 tertanggal 25 Mei 2021, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Segmen Batas Daerah Kabupaten Berau Provinsi Kaltim dengan Kabupaten Bulungan Provinsi Kaltara bertempat di Hotel Grand Paragon Jakarta, yang dihadiri oleh Pejabat yang mewakili dari Pemkab Berau, Pemkab Bulungan, Pemprov Kaltim, Pemprov Kaltara, Dittop TNI AD, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Informasi Geospasial, Biro Hukum Kemendagri dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.

Baca Juga :  Terjadi Kekosongan Ketua, DPC Hanura Bulungan Lakukan Muscablub

Bahwa dalam rangka melaksanakan perintah Presiden yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, izin, dan/atau Hak Atas Tanah, dan Pasal 401 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam hal ini perlu dilakukan percepatan penegasan batas daerah dan peserta rapat menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

Pertama, Bupati Butungan telah mengusulkan penarikan garis batas daerah Kabupaten Berau dengan Kabupaten Bulungan kepada Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Pusat dengan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No 3485K/Pdt./1996 dan faktor sejarah Kerajaan Bulungan.

Kedua, Pemprov Kaltara meminta kepada Pemerintah Pusat untuk segera menyelesaikan batas daerah Kabupaten Berau dengan Kabupaten Bulungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga :  Pemantapan Mutu Kelola SPA Puskesmas, Pemkab Bulungan Gandeng BPFK Surabaya

Ketiga, Pemprov Kaltim dan Bupati Berau menyepakati penarikan garis batas daerah Kabupaten Berau dengan Kabupaten Bulungan sebagaimana Berita Acara Kesepakatan Nomor 13/BADII/IV/2021 tanggal 28 sampai dengan 30 April 2021.

Keempat, Sumber Daya Alam di sekitar subsegmen Gunung Benau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Bulungan dan masyarakat Kabupaten Berau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelima, Tim PBD Pusat memutuskan penyelesaian batas daerah Kabupaten Berau dengan Kabupaten Bulungan dengan penarikan garis batas sebagaimana Berita Acara Kesepakatan Nomor 13/BADII/IV/2021 tanggal 28 hingga 30 April 2021.

Keenam, Pemprov Kaltim, Pemprov Kaltara, Pemkab Berau, Pemkab Bulungan menerima Hasil Keputusan Tim PBD Pusat dan ketujuh hasil keputusan Tim PBD Pusat selanjutnya akan ditetapkan batas daerah Provinsi Kaltim dengan Provinsi Kaltara yang dituangkan dalam Permendagri tentang Batas Daerah Berau dan Bulungan. (*)

 

Reporter: Heri Muliadi

Editor : M. Yanudin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *