oleh

Kebijakan Penerimaan CPNS, Pemkab Malinau Berharap Bisa Seperti Papua

Malinau – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malinau, Marson Langub mengaku sangat mendukung program prioritas bupati dan wakil bupati Malinau, khususnya program inovasi milenial dan desa sarjana.

Marson menyampaikan langsung kepada bupati Malinau Wempi W Mawa saat diskusi RPJMD, di ruang Tebengang, kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau.

Marson mengatakan pemkab sudah seharusnya mendorong generasi Malinau dalam hal pendidikan terutama saat menempuh gelar sarjana.

“Hal itu memang perlu kita lakukan, karena ini berkaitan dengan generasi Malinau ke depan,” kata Marson.

Marson memiliki pendapat tersendiri terkait program inovasi milenial dan desa sarjana. Menurutnya program ini juga sangat berhubungan erat dengan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Malinau yang akan datang.

“Selama ini formasi CPNS kita sangat terbuka untuk orang-orang yang ada di wilayah luar Malinau, dan diluar provinsi Kalimantan Utara(Kaltara),” ujarnya.

“Hal itu sebenarnya tidak masalah. Akan tetapi setelah penerimaannya lah yang selalu jadi masalah untuk para CPNS luar daerah yang sudah diterima di Malinau,” imbuhnya.

Marson membeberkan pengalamannya selama menjadi kepala BKD kabupaten Malinau, Marson menceritakan kendala para CPNS luar daerah yang terkadang sulit beradaptasi dengan lingkungan Malinau dan berakhir dengan meminta pindah penugasan dengan alasan tertentu.

“Secara aturan memang tidak boleh. Tapi untuk kemanusiaan kita selalu memberikan toleransi, namun dampak dari hal itu ialah terhambatnya proses pembangunan masyarakat kita yang diakibatkan dengan terus bergantinya formasi penempatan para CPNS,” imbuhnya.

Untuk itu, Marson pun berharap agar kedepan Malinau bisa seperti daerah papua, dimana para pemuda Malinau lah yang lebih diprioritaskan untuk penerimaan CPNS.

“Jika pemuda asli Malinau atau warga Malinau, tentu tidak akan keberatan jika ditempatkan dimana saja. Karena telah terbiasa dengan lingkungan Malinau, Papua saja bisa menerapkan sistem kebijakan seperti ini masa Malinau tidak bisa. Padahal sama-sama wilayah pelosok Indonesia,” tutupnya.(*)

Reporter: Osarade
Editor: Ramli

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *