oleh

100 Hari Kerja Gubernur dan Wagub Kaltara, DPRD Sebut Sudah Berjalan Baik

TANJUNG SELOR – Kepemimpinan Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum bersama Wakil Gubernur Kaltara, Dr. Yansen TP M.Si telah berjalan selama 3 bulan, atau 100 hari kerja, sejak dilantik 15 Februari 2021 lalu di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo.

“Sekali lagi kita berharap janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara bisa terealisasi,” ungkap Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris kepada benuanta.co.id, kemarin.

Hanya saja, pihaknya tak bisa menuntut banyak agar terealisasi dengan penuh. Pasalnya saat ini seluruh Indonesia tengah menghadapi masalah pandemi Covid-19, tak terkecuali dengan Provinsi Kalimantan Utara yang fokus penanganan Covid-19.

Baca Juga :  Cegah Penyebaran Covid-19 Delta Plus AY.4.2, Perketat Prokes, Vaksinasi dan Kepulangan TKI

“Namun melihat keadaan sekarang banyak kegiatan yang dipangkas anggarannya karena refocusing untuk penanganan Covid-19. Hanya saja kita tetap optimis bahwa mereka ingin benar-benar memberikan janji politik itu. Apa yang mereka ucapkan saat kampanye ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kaltara, kita tetap optimis,” jelasnya.

“Kita maklumi keadaan Indonesia dan khususnya Kalimantan Utara tentu banyak menyesuaikan dengan keadaan Covid-19,” tambahnya.

Norhayati Andris menuturkan, pada 3 sektor yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang telah dijanjikan pada saat kampanye, telah berjalan. Sehingga ini yang perlu diapresiasi karena sudah banyak yang merasakan dari realisasi janji pada 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara yang kedua ini.

Baca Juga :  Wagub Tekankan Penyusunan Anggaran yang Berpihak ke Masyarakat

“Pada bidang pendidikan, mereka konsen untuk memberikan insentif terhadap guru-guru. Nah terkait fisik, barangkali butuh pertimbangan karena anak-anak lagi tidak masuk untuk melakukan belajar tatap muka,” papar politisi PDI Perjuangan ini.

Untuk sektor kesehatan, fokus pada penanganan Covid-19 yang lebih intens. Contohnya lelang pengadaan barang dan jasa sempat ditunda karena dilakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

“Walaupun pengadaan barang dan jasa belum lancar tapi bagaimana mereka memenuhi anggaran untuk penanganan Covid-19,” ucapnya.

Baca Juga :  Percepatan Pembangunan KIPI, Gubernur-Wagub Mediasi Pembebasan Lahan

Sedangkan untuk sektor ekonomi, kata dia, Pemprov Kaltara intens untuk membantu memberikan pelatihan-pelatihan terhadap UMKM, terlebih saat ini Pemerintah Provinsi Kaltara selalu melakukan promosi terhadap produk lokal.

“Ini mungkin salah satu niat tulus dan seriusnya pemerintah terhadap pelaku usaha produk lokal. Kalau dipresentasikan mungkin kami belum bisa karena masih berjalan. Tapi untuk 100 hari kerjanya, saya lihat sudah berjalan saya yakin dan percaya mereka sudah melakukan,” tutupnya. (*)

 

Reporter: Heri Muliadi

Editor: M. Yanudin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *