oleh

Walikota Tarakan Minta Pemuka Agama hingga RT Sosialisasikan Larang Mudik

TARAKAN – Perjalanan ke luar Provinsi Kaltara melalui Kota Tarakan pada periode larangan mudik resmi dibatasi.­

Hal ini diputuskan melalui rapat koordinasi sebagai tindaklanjut instruksi larangan mudik yang dipimpin oleh Walikota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes., dengan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Kaltara, Komandan Pangkalan TNI AL XIII, Komandan Pangkalan TNI AU Anang Busra, Pimpinan DPRD, Kapolres, Dandim, Kajari, otoritas bandara dan pelabuhan, operator transportasi darat dan udara, penyelenggara Karantina, pengelola fasilitas kesehatan/rumah sakit, dan jajaran Perangkat Daerah terkait di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan.

“Pemerintah Kota menggelar ini untuk menyatukan persepsi agar arahan dari Presiden dan Mendagri dapat diterapkan secara konsisten dalam penerapannya di lapangan,” ujar Walikota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes, Selasa (4/5/2021).

Baca Juga :  Soal Larangan Mendagri, Walikota : Sebelum Bulan Puasa Pemkot Sudah Buat SE Serupa

Dari pertemuan tersebut, informasi yang diperoleh dari pihak maskapai bahwa penerbangan komersial pada masa pelarangan mudik 6-17 Mei 2021 tidak beroperasi.

Hal ini dikonfirmasi langsung oleh perwakilan maskapai penerbangan yang hadir pada acara tersebut. Sementara itu, untuk pelayaran melalui kapal Pelni hanya difokuskan untuk angkutan barang dan hanya mengangkut penumpang yang masuk dalam kategori dikecualikan.

Di samping itu, nantinya juga akan dibentuk posko-posko untuk melakukan pemeriksaan guna pengawasan terhadap arus keluar masuk Kota Tarakan melalui jalur laut dari dalam Provinsi Kaltara. Sejauh ini, perjalanan antar kabupaten dan kota yang ada di Kaltara masih diperbolehkan.

“Kita akan lakukan pengetatan terhadap penerapan protokol kesehatan,” terang Wali Kota.

Baca Juga :  Cegah Covid-19, Walikota Bahas Protokol Kesehatan saat Kurban

Upaya pengetatan juga dilakukan dengan diterapkannya prosedur penerbitan surat izin keluar melalui kelurahan domisili masing-masing dengan stempel basah.

“Saya juga meminta dari pemuka agama melalui MUI, dan RT melalui FKKRT untuk dapat membantu menyosialisasikan kepada masyarakat tentang penundaan mudik tahun ini,” tukasnya. (*)

 

Reporter : Yogi Wibawa

Editor : Nicky Saputra

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed