oleh

Wabup Hendrik : Pengguna Anggaran Harus Berhati-hati Mengambil Kebijakan

TANA TIDUNG – Wakil Bupati (Wabup) Hendrik, SH MH menghadiri sekaligus membuka kegiatan Desiminasi Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan di Gedung Pendopo Djaparuddin pada Rabu, 28 April 2021

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Dr H Fahrurrazi MSi selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Sukabumi dan juga menjabat sebagai Ketua Umum Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I), Sekretaris Daerah Said Agil, Para Asisten, staf ahli, kepala OPD serta tamu undangan lainnya.

Wabup Hendrik dalam sambutannya menyampaikan bahwa Instansi Pemerintah merupakan perangkat Negara yang mempunyai tugas pokok serta tanggungjawab yang sangat berat terhadap masyarakat, terutama dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Baca Juga :  Bantu Permasalahan Lahan, Deddy Sitorus akan Datangkan Beberapa Wakil Menteri ke KTT

Untuk itu, Wabup menegaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Governance adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar atau ditunda. “Bentuk kegiatan layanan yang kita lakukan harus dapat terukur, agar kepercayaan publik kepada aparat Pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” ungkapnya.

Kegiatan yang dilaksanakan hari ini menurut Wabup sangat penting dalam mensukseskan program Pemerintah, mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, serta upaya meminimalisir permasalahan yang mungkin muncul dikemudian hari.

Dikesempatan tersebut ada beberapa hal yang disampaikan Wabup, diantaranya kepada pengguna anggaran, Wabup berpesan kepada para pengguna anggaran agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan serta melakukan langkah untuk meminimalisir kesalahan kesalahan dalam setiap proses pengadaan sehingga hasil yang didapat lebih maksimal.

Baca Juga :  Paripurna DPRD tentang Serah Terima Jabatan Bupati dan Wabup, Ini Isi Pidato Ibrahim Ali

Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Wabup berpesan agar menjaga amanah dan kepercayaan Pemerintah dalam melaksanakan tugas, karena keberadaan PPK menurut Wabup merupakan mekanisme yang melekat secara langsung di dalam aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Kepada seluruh pelaku pengadaan barang dan jasa agar benar-benar mempedomani peraturan-peraturan pengadaan serta peraturan terkait lainnya, dan bagi seluruh peserta saya mengharapkan agar dapat mengikuti dengan serius dan sungguh-sungguh materi yang diberikan oleh narasumber,” harap Wabup. (*)

Reporter : Dwi

Editor : Nicky Saputra

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed