oleh

Penggunaan GeNose Harus Lewati Prosedur SE Satgas Covid-19

 MESKI GeNose C19 telah hadir di Bandara Udara Juwata Tarakan yang nantinya digunakan sebagai salah satu syarat kebrangkatan, namun dalam waktu dekat belum bisa digunakan oleh seluruh calon penumpang lantaran adanya larangan keberangkatan yang dikeluarkan oleh Satgas Covid-19 yang menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri dalam masa pendemi Covid-19, mengenai hal itu, pihak Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas I Utama Juwata Tarakan telah melakukan rapat koordinasi menindaklanjuti SE tersebut.

Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas I Utama Juwata Tarakan, Agus Priyanto mengatakan dari surat edaran ini, banyak syarat yang harus dipenuhi oleh ASN, dan TNI-Polri diantaranya mereka jika ingin berangkat ke luar daerah harus mendapatkan ijin dari Eselon II dan tandatangan kuasa. Bagi pegawai swasta harus mendapatkan ijin dari perusahaannya, bagi masyarakat umum harus mendapatkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa.

Baca Juga :  Jangan Lupa Mereka Wakil Rakyat

“Tentu ini perlu adanya pengawasan, yang terpenting di skrining bagi orang yang tidak dikecualikan, yang dikecualikan itu syaratnya banyak ini butuh pengamatan. Sementara ini kita sudah melakukan skrining bagi pelaku perjalanan dan angkutan udara menggunakan antigen, PCR untuk antibody dilakukan KKP,” ungkap Agus.

Menurutnya pihak bandara nantinya akan melengkapi skrining bagi pelaku perjalanan yang dikecualikan dan pengawasannya dari TNI-Polri, gugus tugas, pemda dan bandara. “Itu kita sepakati masing-masing pihak dua orang standby dari 16 Mei untuk memberikan skrining untuk orang-orang yang mau berangkat dari bandara Juwata Tarakan dan orang-orang yang datang dari bandara origin menuju bandara juwata, ini kira-kira antisipasi bandara Juwata Tarakan menghadapi 12 SE,” jelasnya.

Baca Juga :  Jangan Lupa Mereka Wakil Rakyat

Tak hanya itu, mengenai larangan mudik itu Kepala Kepolisian Resor (Polres) Tarakan, AKBP Fillol Praja Arthadira mengatakan, telah mengikuti Video Conference (Vicon) dari Mabes Polri soal persiapan larangan mudik pada bulan Mei 2021 mendatang.

“Dalam pelaksanaan vicon, terdapat menteri terkait yang akan turut membantu dalam persiapan lebaran, ada TNI, kepala BNPB, menteri perdagangan, menteri agama, menteri perhubungan, dan menteri PUPR,” ujar Fillol kepada awak media.

Baca Juga :  Jangan Lupa Mereka Wakil Rakyat

Untuk diketahui, kebijakan larangan mudik ditetapkan untuk meredam penyebaran Covid-19 secara nasional, perjalanan antar kota dan kabupaten melalui jalur laut di sekitar Kaltara juga masih belum ditetapkan.

Dijelaskan Fillol, dalam vicon secara keseluruhan membahas kesiapan perayaan lebaran 2021, langkah antisipasi, dan kesiapan seluruh instansi terkait, salah satunya terkait larangan mudik yang menjadi kebijakan pemerintah pusat.

“Dalam waktu dekat ini forkopimda akan berkumpul kembali, kita minta arahan, kita rapatkan terkait teknis larangan mudik di Kota Tarakan,” terang Kapolres.

“Masih belum ada sanksi kepada pelanggar kebijakan larangan mudik yang disebutkan dalam vicon, kita tunggu rilis dari pusat terkait hal tersebut,” tutupnya. (met/ram/kik)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed