TANJUNG SELOR – Memperjelas letak lokasi pembangunan Gedung DPRD Provinsi Kaltara, Komisi III DPRD Kaltara kembali mengadakan pertemuan dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR Perkim) Kaltara dan Bappeda Litbang Kaltara.
Pertemuan itu dilaksanakan di ruang rapat DPRD Kaltara pada hari Senin 19 April 2021, rapat ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris dan didampingi Ketua Komisi III Albertus Stefanus Marianus serta diikuti anggota Komisi III Elia DJ, Supaad Hadianto dan Jufri Budiman dan beberapa anggota DPRD lainnya. Kemudian Kepala Bappeda Kaltara Risdianto dan Plt Kepala DPUPR Perkim Kaltara, Sujadi.
“Jadi kemarin itu agendanya menanyakan kejelasan dari lokasi dan perencanaan pembangunan gedung DPRD yang akan dibangun,” ungkap Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris kepada benuanta.co.id, Selasa 20 April 2021.
Pertemuan itu dilakukan agar DPRD mendapatkan gambaran yang jelas soal pembangunan itu. Pasalnya informasi yang diterima para anggota dewan, Pemerintah Provinsi Kaltara belum mengagendakan pembangunan.
“Kehadiran DPUPR dan Bappeda untuk dimintai klarifikasi karena kita mendengar ada statement dari pemerintah bahwa pembangunan gedung DPRD dipending dulu. Tapi besar harapan kami tahun ini bisa dibangun,” ucapnya.
Kata dia, saat Komisi III melakukan peninjauan dan cek lokasi di kawasan Kota Baru Mandiri (KBM) pada tanggal 9 Maret 2021 lalu, pihaknya merasa pesimis jika lokasi itu dapat dibangun tahun ini. Pasalnya di lokasi tersebut akses jalannya belum dapat dilalui karena masih dalam tahap pengerjaan.
“Setelah cek lokasi ternyata kami pesimis kalau tahun ini bisa selesai, karena masih butuh banyak pengerjaan,” jelasnya.
Namun pihaknya memiliki usulan, jika belum bisa dilakukan pembangunan di Kilometer 2 itu, maka meminta kepada pemerintah pembangunan gedung DPRD Kaltara ini dialihkan ke lahan eks rencana pembangunan rumah sakit di Kilometer 4 arah Bulungan-Berau.
“Kami punya alternatif lain kiranya pemerintah berkenan ada lahan bekas persiapan pembangunan rumah sakit dulu tapi tidak jadi, kami bermohon bisa dibangun di situ,” pintanya.
Pihaknya berharap segera, karena gedung yang digunakan saat ini sudah tidak representatif dan masih menyewa gedung milik PKK Kabupaten Bulungan. Meski demikian, dirinya tidak memaksa bangunannya langsung jadi, mengingat anggaran banyak teralihkan ke penanganan Covid-19.
“Tapi paling tidak sudah memulai pembangunan, kami merasa puas itu ketika ada gerakan peletakan batu pertama, jadi ada komitmen. Setelah itu nanti kita bersama-sama berjuang mencari anggaran untuk pembangunan selanjutnya,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor : M. Yanudin
