JAKARTA – Terdapat lima tantangan daerah perbatasan di Kalimantan Utara (Kaltara) yang disebutkan Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Aspeksindo tahun 2021, Rabu (31/3/2021).
Lima tantangan yang dimaksud Gubernur Zainal dalam rapat tersebut yakni kesenjangan wilayah, masalah demografis, ketahanan nasional, pelayanan publik, dan keterbatasan infrastruktur penunjang peningkatakan perekonomian.
Orang nomor satu di Kaltara ini mengatakan bahwa potensi sumber daya di daerah perbatasan cukup besar, namun hal ini tidak mengenyampingkan adanya ketimpangan.
Ketimpangan yang dimaksud adalah tingkat pendapatan, nilai tukar, dan nilai jual komoditas. Ia mengatakan bahwa orientasi ekonomi lebih condong kepada negara tetangga (growth industry centre), sementara kawasan indonesia di perbatasan hanya jadi hinterland.
Tidak hanya itu saja, dalam rapat yang berlangsung di Jakarta itu Gubernur Zainal mengaku bahwa persebaran penduduk yang tidak merata di daerah perbatasan menimbulkan masalah demografis.
“Adanya permasalahan demografis ini disebabkan oleh kondisi geografis serta kesenjangan sarana dan prasarana di wilayah Kaltara,” ujar Gubernur Zainal.
Di sisi lain, ketahanan nasional juga menjadi kekhawatiran tersendiri. Hal ini dikarenakan kurangnya aparat yang dapat ditempatkan di beberapa pos pada wilayah perbatasan. Pria kelahiran Makassar ini menjelaskan bahwa kurangnya pengawasan di wilayah perbatasan menjadi titik lemah pada ketahanan nasional.
Selain itu, Gubernur juga menjelaskan terkait sarana dan prasarana keamanan dari tujuh negara ini memiliki beberapa hal yang harus diperbaiki. Terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal seperti illegal logging, illegal fishing, illegal mining, human trafficking, peredaran narkoba serta terjadinya pelanggaran hukum seperti pergeseran patok batas negara bukanlah perkara yang dapat disepelekan.
“Ancaman di bidang hankam (pertahanan dan keamanan, red) dan politis ini perlu diperhatikan, mengingat kurangnya pos lintas batas legal yang disepakati oleh kedua belah pihak,” jelasnya.
Selanjutnya, pria kelahiran Makassar ini juga mengatakan bahwa pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat masih sangat terbatas. Minimnya sarana prasarana dan sumber daya manusia (SDM) pada pelayanan publik dalam bidang pendidikan, kesehatan, administrasi, kependudukan, sipil, dan kesejahteraan sosial menjadi penyebab utama.
Bukan hanya empat tantangan tersebut yang menjadi kekhawatiran, masalah terbatasnya infrastruktur penunjang peningkatakan perekonomian masyarakat perbatasan dan aksesibilitas juga dirasa perlu untuk ditindak lanjuti.
“Kelima poin yang saya sebutkan ini adalah tantangan yang harus dihadapi. Dengan segala keterbatasannya, strategi pembangunan wilayah perbatasan di Kaltara tidak bisa dilakukan secara business as ussual. Harus dipikirkan langkah-langkah extraordinary untuk mengejar ketertinggalan,” katanya.(sur)
Sumber: Diskominfo Kaltara
Editor: M. Yanudin
