TANJUNG SELOR – Kodim 0903/Tanjung Selor melakukan pencanangan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Penerapan WBK dan WBBM ini berasal dari tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabilitas bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sehingga menjadikan Reformasi Birokrasi merupakan hal prioritas yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah.
“Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil itu, maka hari ini dilaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan TNI AD,” ungkap Dandim 0903/TSR Kolonel Inf Sapta Marwindu Ibraly melalui Kasdim 0903/TSR Letkol Inf Agus Sulistiyo kepada benuanta.co.id, Selasa 30 Maret 2021.
Kata dia, pelaksanaan Zona Integritas ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya 3 sasaran hasil utama.
“Di antaranya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik,” jelasnya.
Agus Sulistyo mengatakan, keberhasilan pembangunan ZI sangat ditentukan oleh kapasitas, kualitas dan integritas masing-masing individu. Kemudian yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi di mana individu tersebut berada dan melakukan kegiatannya.
“Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” bebernya.
Dia menuturkan, selaku Pimpinan Kodim 0903/Tanjung Selor, dengan ini mengimbau kepada seluruh anggota untuk sejalan dengan perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Maka perlu dilakukan upaya penyempurnaan bidang reformasi birokrasi guna melengkapi informasi dan data pada komponen perubahan.
“Reformasi Birokrasi terus dilaksanakan secara terencana dan terukur guna mewujudkan profesionalisme aparatur pemerintah, dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” paparnya.
Sementara itu, Bupati Bulungan Syarwani berharap, dengan dicanangkannya pembangunan zona integritas ini, mampu memberikan pemahaman yang benar terhadap berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah kepada seluruh masyarakat.
“Hal ini supaya dapat bersinergi menyukseskan program akselerasi untuk ikut berperan dan berpartisipasi secara aktif dalam mendukung tercapainya seluruh tujuan pembangunan. Baik yang dilaksanakan pemerintah pusat, Pemprov Kaltara, maupun oleh Pemkab Bulungan,” tutur Syarwani. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: M. Yanudin
