NUNUKAN – Sosialisasi Penyelesaian OBP yang disampaikan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surya Tjandra, yang dilaksanakan di Gedung Astrada sebatik.
Keresahan masyarakat yang berada di desa seberang Kecamatan Sebatik Utara yang berbondong-bondong ikut menghadiri Sosialisasi tersebut.
Pergeseran patok tersebut, sebenarnya lebih banyak menguntungkan Negara Indonesia, karena menurut ukuran luas yang bergeser di Desa Seberang kecamatan Sebatik Utara kurang lebih 5 Hektar sedangkan di Sebatik Barat dan Kecamatan Sebatik Tengah sekitar 127 Hektar wilayah Malaysia masuk ke Negara Indonesia. Cuma sedikit berbeda karena di sebatik Utara ditempati oleh masyarakat dan sudah bersertifikat, sementara di sebatik Tengah merupakan lahan perkebunan.
Wamen ATR Surya Tjandra, mengatakan bahwa kehadirannya di sebatik tentunya untuk mendengar langsung persoalan – persoalan yang ada, dan seperti apa kira kira solusi yang nanti disiapkan untuk penyelesaiannya,
Ini masih dikatakan seperti dalam proses, memang sudah ada Patok-patok baru, tetapi kesepakatan itu belum di tandatangani sampai hari ini, terkendala adanya Covid 19. “Namun memang sementara kita menyiapkan segala sesuatu yang mungkin bisa terjadi, tetapi kita belum tahu sesungguhnya apa yang akan terjadi, untuk diketahui, hal seperti ini baru pertama kali terjadi, semua ini masih proses,” kata Surya Tjandra, Kamis (25/3/2021).
Surya meminta kepada masyarakat agar bersabar, soalnya untuk MoU pembahasan patok perbatasan negara saja membutuhkan waktu 30 tahun, dan untuk menuntaskan permasalahan patok perbatasan bisa jadi puluhan tahun lagi.
Dia memohon kepada masyarakat, agar tetap bekerja, hidup seperti biasanya tidak perlu ada diskriminasi.
“Kista harus bersabar, yang jelas kehadiran kami disini sebagai bentuk perhatian yang serius dari pemerintah pusat dan bersama sekda Nunukan kami telah berdiskusi tentang masalah ini. Nanti di Jakarta kami akan buat tim terpadu, ATR BPN siap mendukung, Kemendagri akan membantu sepenuh hati,” ungkapnya.
Sementara itu, pimpinan Komite 1 DPD RI perwakilan Kalimantan Utara Fernando Sinaga yang hadir dalam pertemuan tersebut juga ikut memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Penyelesaian Outstanding Boundary Problems (OBP) RI-Malaysia di sektor Timur Sekmen Pulau Sebatik, beliau mengatakan bahwa DPD RI akan siap mengawal yang menjadi haknya masyarakat sebelum penandatanganan MoU.
“Kami menyikapi tentang permasalahan OBP. Untuk sengketa dari masyarakat, baik itu ganti rugi lahan DPD RI akan mengawal sampai tuntas dan kami akan membuat tim kerja untuk perbatasan ini. Masyarakat yang berada di Sebatik ini tidak ada yang dirugikan, DPD RI akan serius mengawal ini,” tutupnya (*)
Reporter: Darmawan
Editor: Ramli
