oleh

DPRD Kaltara Konsultasi Hari Jadi dan Lambang Daerah ke Kemendagri, Norhayati: Semua Sudah Klir

TANJUNG SELOR – Setelah dilakukan rapat beberapa kali yang dilakukan Pansus II DPRD Kaltara bersama Pemerintah Provinsi Kaltara, akademisi dan para pejuang pembentukan Provinsi Kaltara, terkait rancangan Peraturan Daerah Hari Jadi dan Lambang Daerah Provinsi Kaltara, hari ini, Rabu 24 Maret 2021, Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris didampingi Pansus II DPRD Kaltara melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

“Kunjungan itu dalam rangka konsultasi Raperda Hari Jadi dan Lambang Daerah di Kementrian Dalam Negeri yang diterima langsung oleh Analis Hukum Ahli Muda pada Direktorat Produk Hukum Daerah,” ungkap Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris kepada benuanta.co.id, Rabu 24 Maret 2021.

Baca Juga :  Kunjungi Tana Lia, DPRD KTT Dorong PLN Segera Cari Solusi Atas Persoalan Listrik

Norhayati mengatakan, setelah beberapa kali pembahasan yang dihadiri oleh pelaku sejarah, tokoh yang menjabat saat itu, mahasiswa yang tergabung dalam perjuangan Kaltara, tokoh masyarakat, tokoh adat, Gubernur Kaltara, Wakil Gubernur Kaltara dan anggota DPRD Kaltara saat publik hearing, maka hasilnya sudah ada.

“Intinya sudah fix, lambang dipakai yang pemenang sayembara, ada tambahan sedikit di sungai dan burung enggang, dan tanggal 25 Oktober jadi hari jadinya. Kami sudah lakukan penjaringan aspirasi lewat publik hearing, malah sudah 2 kali dilakukan,” sebutnya.

Norhayati mengatakan, hasil konsultasi dengan Analis Hukum Ahli Muda pada Direktorat Produk Hukum Daerah Kemendagri, pada prinsipnya draf raperdanya sudah diterima. Terkait tanggal itu tergantung dengan kesepakatan bersama dan semua sudah klir. “Prinsipnya mereka sudah terima draf raperdanya, masalah tanggal tergantung kesepakatan. Tidak ada undang-undang atau aturan yang mengatur,” ucapnya.

Baca Juga :  Ketua DPRD Kaltara Harap PTM Berjalan Aman

Politisi PDIP ini mengatakan, saat pemerintahan periode yang lama, DPRD sudah memfasilitasi dengan pemerintah. Tapi tidak menemukan kesepakatan, sehingga gubernur sebelumnya memakai Pergub untuk penetapan. “Dengan kesepakatan ini nanti, otomatis pergub lambang dan hari jadi akan gugur oleh Raperda ini ketika sudah menjadi Perda,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Pansus II DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah menyampaikan, terkait Ranperda Hari Jadi dan Lambang Daerah Provinsi Kalimantan Utara sudah dilakukan rapat bersama dengan dinas terkait, sampai dengan Public Hearing dan juga memberikan ruang kepada anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara untuk memberikan masukan-masukan.

“Setelah kita melakukan finalisasi draf Ranperda Hari Jadi dan Lambang Daerah, selanjutnya kita akan lakukan rapat paripurna persetujuan bersama pada tanggal 29 Maret 2021 nanti dan selanjutnya kita akan antar ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan nomor register,” ujarnya. (*)

Baca Juga :  Hadiri Paskah GMKI, Ketua DPRD Kaltara Ajak Mahasiswa Rawat Kebhinekaan

 

Reporter: Heri Muliadi

Editor : M. Yanudin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed