oleh

Gubernur Ajak DPRD Perjuangkan Anggaran BPJS Kesehatan, SOA dan Pembangunan Perbatasan

TANJUNG SELOR – Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum – Dr Yansen TP, M.Hum menghadiri undangan rapat koordinasi bersama anggota DPRD Kaltara, Senin (15/3/2021).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris dan unsur pimpinan lainnya, termasuk Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltara, Suriansyah beserta jajarannya.

Banyak hal yang dibahas dalam rapat bersama lembaga legislatif tersebut. Hal ini dalam rangka sinergitas program pembangunan Bumi Benuanta-sebutan Provinsi Kaltara.

Di antaranya penghentian sementara proses lelang barang dan jasa tahun anggaran 2021  sesuai surat edaran Gubernur Kaltara tertanggal 18 Februari 2021.

Terkecuali program terkait penanganan Covid-19 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), serta masalah pengadaan tenaga kerja cleaning service.

Baca Juga :  DPRD Gencarkan Sosialisasi Perda Ketahanan Keluarga

“Terkait ini tentu ada beberapa catatan yang saya berikan. Contoh perusahaan yang mengurus masalah tenaga kerja cleaning service harus memiliki kantor perwakilan di Kaltara, jadi jika ada masalah kita enak memanggilnya,” terang Zainal.

“Masalah lainnya kita ingin melibatkan pengusaha lokal, sehingga perputaran uangnya tetap berada di Kaltara, termasuk dapat menyerap tenaga kerja lokal. Bukan seperti yang kemarin, biar proyek kecil pun dilemparkan ke orang luar,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan persoalan kerja sama Pemprov dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Tarakan untuk warga tak mampu yang hanya berlaku hingga Februari 2021 oleh kebijakan pemerintahan sebelumnya.

Baca Juga :  Polres Bulungan Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Rayakan Nataru Jangan Berlebihan

“Saya sangat sedih melihat kondisi yang dihadapi masyarakat Kaltara terkait masalah BPJS itu. Belum lagi masalah lainnya, misalnya di perbatasan yang membutuhkan dana,” ucap Gubernur.

“Apakah bapak ibu (anggota DPRD Kaltara) mau urunan untuk masyarakat di perbatasan? Kalau mau ayo kita urunan sama-sama. Kalau kita yang hidup di kota enak saja semua serba ada, tapi bagaimana dengan masyarakat kita di pedalaman dan perbatasan. Jadi kita harus perjuangkan anggaran ini untuk kepentingan masyarakat, khususnya masalah SOA (subsidi ongkos angkut),” tegas Zainal di hadapan 30 anggota DPRD Kaltara.

Baca Juga :  Hingga November, Penyerapan Belanja Negara di Kaltara Capai 88,77 Persen

Dalam kesempatan ini, Gubernur juga menyampaikan upaya Pemprov Kaltara dalam penanganan Covid-19.

“Kami (Pemprov) berencana memesan sejumlah alat Genos (pendeteksi covid). Nantinya alat ini akan kita siapkan di tempat strategis khususnya pintu keluar masuk Kaltara,” tambah Zainal.

Tak hanya itu, Zainal juga meminta kepada anggota DPRD untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) lambang dan hari jadi Pemprov Kaltara.

“Mengenai lambang dan hari jadi kita berharap dapat segera diketok oleh anggota DPRD Kaltara. Karena saya yakin semua anggota DPRD Kaltara ini menghargai yang namanya pejuang,” katanya. (mil/sur)

Editor : M. Yanudin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *