oleh

MK Juga Tolak Gugatan Paslon Jhonny Laing Impang dan Muhrim di Pilbup Malinau

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Malinau Tahun 2020 pada Rabu (17/2/2021) kemarin. Mahkamah memutuskan permohonan yang diajukan oleh Paslon Nomor Urut 2 Jhonny Liang Impang dan Muhrim ini tidak dapat diterima.

“Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua Pleno Hakim Konstitusi Anwar usman didampingi para hakim konstitusi lainnya saat membacakan petikan amar Putusan Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021 dalam persidangan yang digelar secara virtual pada Rabu (17/02/2021) di Ruang Sidang Pleno MK.

Mahkamah menanggapi kedudukan hukum Pemohon terkait ambang batas pengajuan permohonan PHP Kada Tahun 2020. Bahwa diketahui jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin per kecamatan Kabupaten Malinau Tahun 2020 adalah 81.059 jiwa. Kemudian dihubungkan dengan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10/2016, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan paslon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan, paling banyak 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Baca Juga :  Syarwani-Ingkong Ala akan Naikan Insentif RT dan Lembaga Adat

Jumlah suara sah pada Pemilukada Malinau Tahun 2020 adalah 42.708  suara. Berdasarkan suara sah tersebut, maka ambang batas perbedaan suara yang menjadi syarat pengajuan permohonan PHP Bupati Malinau Tahun 2020 adalah 2% x 42.708 suara yakni 854 suara. Namun karena perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 10.050 suara, maka hal itu melebihi ambang batas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) UU No. 10/2016.

“Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Malinau Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016. Oleh karena itu menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo,” ujar Hakim Konstitusi Suhartoyo.  (*)

Baca Juga :  Lepas Dari Zona Hijau, Pasien Covid19 Di Kabupaten Malinau Terus Bertambah

 

sumber : mk ri

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed