oleh

Ombudsman Kaltara Dorong Provinsi Jadi Pilarnya Kabupaten di Pemerintahan Baru

TARAKAN – Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltara Ibramsyah Amirudin menyampaikan, selamat atas dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara Periode 2021-2024 Zainal A. Paliwang dan Yansen TP di Istana Negara Oleh Presiden Joko Widodo, Senin (15/02/2021) pagi.

Ibramsyah mengatakan, kami tetap mendukung program kerjanya 4 tahun 10 bulan yang akan di jalani pemerintahan ini.
Sebagai penyelanggara pelayanan negara pengawas pelayanan publik kami akan terus memberikan masukan untuk kemajuan kaltara.

“Dalam catatan kami, Provinsi Kaltara perlu menjadi pilarnya kabupaten. Harus bisa merangkul daerah agar menjadi ujung tombak pembangunan,” ujar Ibramsyah kepada awak media, Selasa (16/02/2021).

Ibramsyah membeberkan, kami akan terus mengevaluasi dari 10 Program yang di tawarkan dari visi misi dan program yang tercanangkan.

Baca Juga :  Lokasi Kantor Baru DPRD Kaltara di KBM Kurang Representatif, Norhayati Usul Dipindah

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), lanjutnya, pendidikan dan pelayanan kesehatan akan menjadi pengawasan prioritas kami. Perlu fokus dalam membangun apalagi kaltara termasuk provinsi yang baru berkembang, perlu ada terobosan dari pemerintahan baru ini.

“Harapan kami, Pemprov perlu bekerja sama dengan Ombudsman yaitu pertandatanganan Memorandum of Understanding (MOU), agar indikator kepatuhan atas tindakan dari aspirasi masyarakat dapat dibijaksanai dengan baik,” terangnya.

Terakhir, Ibramsyah pun menyoroti, di zaman pemerintahan sebelumnya zona kepatuhan termasuk nilai tinggi dengan angka 93,92 persen ini perlu ditingkatkan lagi.

Pemprov baru perlu meningkatkannya hingga 100 persen, adanya ketegasan di pejabat pemrov di rasa baik jika di laksanakan. Kalau tidak bisa profesional dalam bekerja perlu dilakukan reshuffle atau pergantian kepada pejabat yang lebih loyal kepada masyarakat.

Baca Juga :  Terlibat Sabu-Sabu, Fajar Dibekuk Polisi di Sesayap Hilir

“Pelayanan pemerintah yang baik perlu di tingkatkan, masalah utamanya terletak pada perizinan standar serta administrasi tetapi sumber daya manusia dalam pelayanan tersebut,” tutupnya.(*)

Reporter: Reza Munandar

Editor: Ramli

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed