DPRD Belum Gajian dan Rekrutmen Tenaga Kontrak Disorot Ketua Dewan Tana Tidung

TANA TIDUNG – Sampai saat ini anggota DPRD Tana Tidung belum menerima gaji. Kondisi itu dipertanyakan oleh Jamhari, Ketua DPRD Tana Tidung. Padahal diketahui, kas daerah sisa anggaran 2020 masih ada sisa kurang lebih Rp 36 miliar.

Pihaknya juga mengingatkan pada pemerintah daerah untuk hati-hati dan tidak mengambil kebijakan yang strategis, termasuk terkait pembayaran pada pihak ketiga terkait proyek yang bersumber dari bantuan keuangan dari Provinsi Kaltara.

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
1576 votes

“Apalagi saat ini masa jabatan kepala daerah aktif hanya kurang lebih satu bulan lagi. Jangan dipaksakan, lebih baik menunggu kepala daerah baru yang akan dilantik bulan depan saja,” terangnya.

Baca Juga :  Timnas AMIN Duga Terdapat Kecurangan yang Dilakukan Prabowo-Gibran

Selain itu, Jamhari juga mempertanyakan dengan tegas tentang rekrutmen tenaga kontrak yang dilakukan di beberapa OPD, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah yang dilakukan tanpa berkoordinasi dengan DPRD.

“Untuk itu, kami berharap OPD dan instansi terkait segera melakukan penundaan rekrutmen. Soal pekerjaan saat ini adalah isu sensitif, khususnya di masa Pandemi Covid-19. Yang pasti, kedepan, kami akan memanggil pihak terkait untuk meminta penjelasan, dan tidak menutupkemungkinan akan meminta proses itu dibatalkan dan ditata ulang sesuai kebutuhan,” tegasnya.

Baca Juga :  Anies: Kepada MK Kami Titipkan Keputusan yang Adil

Saat disinggung tentang APBD 2021, Jamhari menambahkan, penting bagi DPRD untuk mengetahui bagaimana proses anggaran yang telah disahkan. Sehingga selain kewajiban kerja, hak-hak pegawai termasuk anggota DPRD bisa segera dipenuhi.

“Bila mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Surat Edaran Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 903/5333/KEUDA, maka di masa persiapan APBD 2021 seperti saat ini, harusnya PPKD segera menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar untuk melakukan pembayaran-pembayaran belanja prioritas yang mengikat dan wajib,” tuturnya.

Baca Juga :  Hasto Sebut Megawati tidak Masalah Bertemu Prabowo

“Pada prinsipnya, kami hanya ingin proses pemerintahan berjalan normal, mengedepankan etika dan tentu harus selalu taat aturan. Apalagi menjelang masa transisi kepala daerah bulan depan. Sebagai wakil rakyat, kita tentu berharap semua saling menjaga, dan mengedepankan kepentingan masyarakat banyak,” tutupnya.(*)

Editor : M. Yanudin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *