oleh

Perubahan RTRW Bulungan Disetujui DPRD

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan menggelar rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan Ke-I Tahun 2021 dengan agenda persetujuan dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Bulungan 2020-2040. Rapat yang digelar di Ruang Paripurna itu dipimpin langsung Ketua DPRD Bulungan, Kilat didampingi Wakil Ketua, Aluh Berlian dan Hamka, Senin malam (11/1/2021).

Ketua DPRD Bulungan, Kilat mengatakan, persetujuan dewan dilakukan setelah anggota DPRD bersama Pemkab Bulungan membahas tentang RTRW yang diusulkan perubahaannya oleh Pemkab sejak 2018 lalu. Selain itu, perubahan RTRW Bulungan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kaltara, serta menindaklanjuti Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 mengenai rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Baca Juga :  Lebaran Semakin Dekat, Tiket Speedboat ke Tarakan Ludes, Berangkat Besok, Hari Ini Pesan Tiket

“Perubahan RTRW juga menyangkut rencana pembangunan Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) di Tana Kuning dan Mangkupadi, serta menindaklanjuti Inpres Nomor 9 2018 tentang percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM),” ungkapnya.

Sementara itu, Aluh Berlian menyebutkan, berdasarkan Permen ATR BPN Nomor 6 Tahun 2017, perubahan substansi materi lebih dari 20 lersen perlu lakukan peninjauan kembali terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang RTRW Bulungan tahun 2018.

“Semua fraksi di DPRD Bulungan bersepakat untuk menyetujui Perubahan RTRW Bulungan, apalagi semua tahapan telah dilalui. Namun, ada beberapa hal yang harus segera diselesaikan. Di antaranya penyelesaian batas wilayah antar desa, kecamatan, termasuk batas wilayah dengan Kabupaten Berau (Kaltim),” kata politisi Golkar ini.

Baca Juga :  AHY: Gerakan Dorong KLB Partai Demokrat Tidak Terkait Presiden Jokowi

Melalui pendapat akhir, Sekretaris Fraksi Amanat Persatuan Bintang Pembangunan DPRD Bulungan, Joko Susilo menegaskan, mengingat semua rencana pengembangan dan percepatan proyek strategis nasional tersebut berlokasi di wilayah Bulungan, menjadi perkembangan kemajuan yang signifikan sehingga Bulungan dituntut untuk berikan fasilitas agar program itu dapat berjalan dengan baik.

“Melihat kebutuhan peruntukannya, membutuhkan kawasan cukup luas yakni dengan muatan rencana 27,07 persen, sehingga perda yang lama perlu ditinjau ulang untuk diubah,” tegas politisi Perindo itu.

Sementara itu, Plt. Bupati Bulungan, Ingkong Ala menegaskan, setelah perubahan RTRW itu disetujui oleh DPRD, pemerintah daerah harus menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang sudah harus ditetapkan paling lama sejak ditetapkannya Perda tentang RTRW.

Baca Juga :  Terus Bertambah, Pasien Covid-19 di Kaltara yang Sembuh Sudah 60 Orang

“Penetapan RDTR itu harus mendapat persetujuan dari kementerian setelah dapat persetujuan gubernur,” pungkasnya.(*)

Reporter: Victor
Editor : M. Yanudin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed