TARAKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara menyebut sudah mendapatkan jawaban dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait lahan milik masyarakat di bandara yang saat ini belum diganti rugi oleh pemerintah.
Hal ini disampaikan anggota DPRD Kaltara, H. Khaeruddin Arief Hidayat usai melakukan rapat forum masyarakat bandara Kota Tarakan, Ahad (10/1/2021).
Baca Juga: Belasan Tahun Tak Kunjung Diganti Rugi, Forum Masyarakat Bandara bersama Mahasiswa Akan Demo
“DPRD Provinsi Kaltara sudah melakukan kunjungan ke Menteri Perhubungan terkait permasalahan lahan bandara. Mereka siap melakukan pergantian lahan masyarakat, tetapi tentu ketika sudah clear semua dokumen dan sudah tidak ada permasalahan,” ujarnya kepada benuanta.co.id.
Setelah Kemenhub, DPRD Kaltara juga sudah berkonsultasi dengan Kepala Bandara Juwata Tarakan dan juga menyatakan hal yang sama. Namun yang menjadi masalah pihak bandara tidak ingin menjadi panitia untuk mengurus permasalahan tersebut.
Menurut Arief, pemerintah setempat juga berpikir hal ini bukan merupakan ranah dan haknya, sehingga permasalahan lahan kurang diperhatikan.
“Sehingga terjadi benang kusut, masyarakat menunggu tanpa kepastian dan kita melihat tidak ada progres yang dilakukan pihak Bandara, target juga tidak ada kejelasan,” tutupnya.(*)
Reporter : Matthew Gregori Nusa
Editor : M. Yanudin
