oleh

Gubernur Diminta untuk Vaksin Covid-19 Lebih Dulu, Tidak Boleh Menolak!

MAKASSAR – Belakangan ini pemerintah pusat telah aktif mendistribusikan vaksin Sinovac covid-19 ke seluruh wilayah di Indonesia, termasuk provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Untuk provinsi Sulsel mendapatkan jatah sebanyak 66.640 vaksin Sinovac Covid-19 tahap pertama.

Rencananya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel akan memulai vaksinasi pada 13 Januari 2021. Di mana vaksinasi akan didahulukan kepada tenaga kesehatan (nakes), TNI/Polri dan pelayan publik.

Menanggapi hal ini, Akademisi Universitas Muhammadiyah Makassar, Arqam Azikin meminta Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah harus menjadi teladan bagi masyarakat Sulsel.

Kendati Nurdin Abdullah, kata Arqam Azikin, pernah berjanji lewat ucapanya sendiri, tanpa paksaan belum lama ini. Bahwa kelak ada vaksin, dirinya akan menjadi orang pertama siap divaksin covid-19. Hanya saja ungkapan itu kini dipertimbangkan.

Baca Juga :  Korban Jiwa Akibat Banjir di Luwu Utara Bertambah jadi 16 Orang

“Sekarang giliran ada vaksin di Sulsel, NA menolak untuk menjadi orang pertama divaksin. Sebagai Gubernur harus menjadi contoh bagi masyarakat. Kalau ada vaksin maka pak NA duluan, bukan yang lain. Tidak boleh menolak karena sudah pernah berjanji. Maka harus ditepati,” sorot Arqam, Rabu (6/1/2020).

Jebolan Doktor Universitas Hasanuddin  Makassar itu mencontohkan, secara nasional Presiden Joko Widodo sudah menyatakan kesediaan menjadi orang pertama divaksin pada tanggal 13 Januari 2021, segera diikuti bersama jajaran menteri Kabinet dan pejabat pusat lainnya.

Sebaiknya setelah Presiden, ungkap Arqam, maka disusul kepala daerah, seperti  Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, jajaran pejabat tingkat Provinsi. Kemudian juga para Bupati, Wali kota, pimpinan DPRD serta jajaran pejabat di tingkat kabupaten  dan kota.

Baca Juga :  Ricuh Lagi, Massa Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law di Makassar Bakar Mobil Ambulans Milik NasDem

“Artinya apa, kepala daerah seperti Gubernur tak boleh pakai istilah nakes atau rakyat duluan. Sebaiknya setelah Presiden tanggal 13, maka disusul Gubernur dan Bupati tanggal 14. Ini juga sebagai contoh kepada masyarakat di daerah,” harap Arqam.(*)

Reporter: Akbar
Editor : M. Yanudin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed