oleh

Verifikasi Hasil Evaluasi APD Tahun 2021 Pemkab Ingin Prioritaskan Program Utama Desa

MALINAU – Agar mendapat hasil pengelolaan anggaran Desa yang semakin baik kedepannya, Pemerintah Kabupaten Malinau lakukan verifikasi hasil evaluasi APB Desa 2021 bersama dengan tim evaluasi di tingkat kecamatan, LP3MD, P3MD, Hukum, BPKD dan DPMD Kabupaten Malinau digelar di Aula Tebengang Kantor Bupati Malinau.

Saat ditemui kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( DPMD ) Kabupaten Malinau, Padan Impung mengatakan, evaluasi tersebut dilakukan oleh Tim terpadu lintas instansi. Hal itu dilakukan agar dapat menciptakan keterpaduan lintas instansi dalam melakukan evluasi sesuai bidangnya Masing-masing.

Baca Juga :  Oksigen Tercukupi, Kini RSUD Malinau Hanya Rawat 8 Pasien Corona

“Hal ini setiap tahun pasti kita lakukan, agar hasil evaluasi nanti tidak melenceng, maka evaluasi dilakukan sesuai dengan masing-masing bidangnya,” kata Padan Impung

Menurut Padan, evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APB Desa ) berpedoman pada prioritas penggunaan dana desa tahun 2021.

Berdasarkan Permendes PDTT 13/2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, APB Desa 2021 mengacu pada tiga program prioritas.

Baca Juga :  20 Tahun Partai Demokrat, Ping Ding Bagikan Ratusan Sembako ke Nakes dan Warga

Padan menjelaskan, evaluasi tersebut bertujuan untuk menyesuaikan program yang diusulkan desa dengan ketiga prioritas berdasarkan Permendes 13/2020.

“Sebenarnya evaluasi ini bertujuan untuk menyinkronkan antara program desa dengan tiga skala prioritas tadi. Program desa yang sudah diajukan akan dipilah supaya sesuai,” ujarnya.

Ia pun menjelaskan, ketiga prioritas tersebut akan mengacu pada pembangunan nasional berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs).

Meliputi pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa dan adaptasi kebiasaan baru desa.

Baca Juga :  3 Hari Tanpa Kasus Baru, Dinkes Klaim Kasus Terkendali Karena Vaksinasi

Dimana nantinya, tim terpadu lah yang akan bertugas mengevaluasi dan merekomendasikan pembenahan program desa sesuai bidangnya.

“Tim ini masing-masing punya bagian sendiri. Contohnya bidang hukum khusus ngurus Perdesnya, BPKD tentang anggaran.

DPMD terkait sinkronisasi perencanaan dan dokumen kegiatannya dan evaluasi ini melibatkan seluruh Desa yang adadi Kabupaten Malinau, dan akan dilakukan hingga 17 Desember mendatang,” tutupnya.(*)

Reporter: Osarade

Editor: Ramli

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed