Pembagian DIPA 2021, Pemkab Nunukan Dapat Anggaran Rp 1,13 Triliun

NUNUKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp 11,49 triliun, sementara DIPA untuk Kabupaten Nunukan ditetapkan sebesar Rp 1,13 triliun.

Nilai DIPA Kabupaten Nunukan berada lebih tinggi dari pada DIPA Kabupaten Bulungan sebesar Rp. 1.06 triliun, Kota Tarakan sebesar Rp. 738 miliar, dan Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp. 695 Miliar. Namun besaran nilai DIPA Kabupaten Nunukan berada di bawah DIPA Provinsi Kaltara sebesar Rp. 1,85 triliun, dan Kabupaten Malinau sebesar Rp. 1,27 triliun.

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
1583 votes

Dalam penyerahan DIPA itu diikuti oleh Jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kaltara, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltara Indra Soeparjanto dan diikuti secara virtual oleh kabupaten/kota dan instansi – instansi vertikal di wilayah Kalimantan Utara.

Baca Juga :  Bupati Laura Salurkan Bantuan Sembako ke Masyarakat Kurang Mampu

Sedangkan di Kabupaten Nunukan, hadiri oleh Sekretaris Daerah Nunukan Serfianus, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah R. Iwan Kurniawan, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sabri, dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Hasan Basri mengikuti kegiatan tersebut dari Ruang Vicon Kantor Bupati Nunukan.

Dikatakan Pjs. Gubernur Kalimantan Utara DR. Teguh Setyabudi.,M.Pd, di tahun 2020 ini adalah tahun tidak mudah untuk dilalui karena adanya pandemi covid-19 di seluruh dunia. Tahun 2021 pun akan tetap mengahadapi tantangan ditidakpastian, karena kondisi ekonomi global.

“Saya meminta untuk menguatkan dan optimis, serta mendoakan agar keadaan ini bisa pulih kembali, dan dalam pengambilan kebijakan khususnya di bidang kesehatan dan ekonomi harus menjadi perhatian kita bersama,” kata Teguh, Selasa (1/12/2020).

APBN di tahun 2021 ini akan terfokus pada empat yakni penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi dan reformasi srektural.

“Manfaatkan anggaran (APBN – APBD) dengan cermat, efektif dan tepat sasaran. Seluruh rupiah harus dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat, dan satu rupiah pun harus bisa dipertanggungjawabkan dengan benar,” ujar Teguh.

Baca Juga :  Bupati Laura Smpaikan LKPj Anggaran 2023 ke DPRD Nunukan

Selain itu, dia juga menit agar segera melakukan lelang sedini mungkin di bulan Desember, khususnya bagi unit kerja yang memiliki pagu yang besar, sehingga bisa segera menggerakkan perekonomian, dan masyarakat segera merasakan manfaat anggaran dari pemerintah.

Ditambahkan Kakanwil DJPb Kaltara Indra Soeparjanto, dalam penyusunan APBN Tahun 2021 dilakukan dalam situasi yang sangat menantang akibat penyebaran covid – 19, yang membuat perekonomian global mengalami guncangan. Sebagai instrument penting dalam menghadapi dampak pandemik, memberikan perlindungan sosial, dan memulihkan ekonomi, efektivitas keuangan negara sangat tergantung pada pelaksanaan yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas.

Indra Soeparjanto menyebutkan, selain belanja di lingkungan kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah, hingga triwulan ketiga di tahun 2020, belanja APBN dalam rangka penanganan covid – 19 di wilayah Provinsi Kaltara telah terealisasi sebesar Rp. 640,37 miliar, yang menjangkau 262.825 penerima manfaat. Realisasi anggaran pemerintah tersebut, menurutnya, secara perlahan mulai mendorong pertumbuhan ekonomi. di tengah masyarakat.

Baca Juga :  Jalan Lingkar Penghubung 5 Kecamatan di Krayan Rampung Bulan Ini

“Momentum perbaikan ekonomi ini perlu terus dijaga sebagai modal pemulihan ekonomi di tahun 2021. Di tahun 2021 pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5 persen, sedangkan di wilayah Provinsi Kaltara sebesar 7 – 7,4 persen. Namun resiko ketidakpastian juga masih sangat tinggi, sangat tergantung dari keberhasilan mengendalikan pandemi,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol Nunukan, Hasan Basri, DIPA adalah anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah melalui pemerintah provinsi, yang mana peruntukan sudah ada dan tinggal untuk dilaksanakan saja.

“Ada empat fokus utama salah satunya peningkatan ekonomi nasional terkait dengan pandemi covid-19,” jelasnya. (*)

 

Reporter: Darmawan

Editor: M. Yanudin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *