NUNUKAN – Plt. Bupati Nunukan, Ir. H. Faridil Murad, yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nunukan, Serfianus membuka secara resmi rapat koordinasi pemerintahan di tingkatkan Kecamatan, Desa dan Lurah se-Kabupaten Nunukan di Hotel Laura, Rabu 18 November 2020.
Dalam pidatonya, Serfianus menyampaikan beberapa arahan. Dia menyebut, kecamatan adalah organisasi perangkat daerah yang mendapat limpahan sebagian wewenang dari Bupati untuk melaksanakan urusan otonomi daerah. Selain itu, kecamatan juga bertugas melaksanakan fungsi-fungsi atributif, yaitu koordinasi, pembinaan dan pengawasan di wilayah.
Dalam melakukan tugas dan fungsinya tersebut, camat sebagai kepala wilayah kecamatan harus mampu menjalin kerja sama dan melakukan koordinasi yang baik dan efektif dengan para lurah dan kepala desa di wilayahnya masing masing.
“Koordinasi adalah sesuatu yang selama ini begitu mudah untuk diucapkan, tetapi pada kenyataannya sangat sulit untuk dipraktikkan. Masih tingginya ego sektoral, adanya interest yang berbeda-beda, dan kurang dipahaminya tupoksi masing-masing adalah penyebab utama masih lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah,” kata Serfianus di hadapan peserta.
Dia juga mengatakan, rapat koordinasi pemerintah se-Kabupaten Nunukan yang dilaksanakan hari ini adalah upaya untuk menyinkronkan dan menyolidkan hubungan antara camat, lurah dan kepala desa beserta seluruh jajarannya. Soliditas antar instansi pemerintah adalah hal mutlak yang harus diupayakan untuk menjamin seluruh masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintahan yang melindungi, membina, melayani dan mengayomi mereka.
Di tengah situasi yang tidak mudah seperti saat ini akibat pandemi covid -19, masyarakat sangat membutuhkan arahan dan bimbingan dari seluruh jajaran pemerintah agar tetap tenang dan selalu percaya diri. Pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat berjalan sendiri-sendiri dalam menghadapi situasi yang serba tidak pasti seperti sekarang ini.
Serfianus mengingatkan bahwa jangan sampai ada jajaran pemerintah yang melakukan langkah-langkah yang justru akan menimbulkan kegelisahan, ketakutan dan kepanikan di tengah masyarakat. Untuk itu, perlu ada pemahaman dan pengetahuan yang memadai, komprehensif, dan up to date terhadap berbagai persoalan dan isu-isu yang terjadi saat ini.
“Di samping melakukan break down kembali terhadap tugas dan fungsinya masing-masing, melalui rakor pemerintahan ini saya berharap kita juga bisa melakukan refreshing terhadap dinamika di masyarakat. Persoalan penyebaran wabah covid-19 yang hingga kini belum jelas kapan berakhirnya, kejahatan dan kekerasan terhadap ibu dan anak merupakan salah satu isu aktual yang membutuhkan perhatian serius dari kita semua,” terangnya.
Selain itu, Serfianus mengingatkan agar ASN dan jajarannya tetap menjaga netralitas. “Pilkada serentak yang akan kita selenggarakan tahun ini, kita menginginkan pilkada dapat berjalan secara demokratis, jujur dan adil, serta menghasilkan kepemimpinan yang kuat dan legitimate,” tuturnya.
“Seluruh ASN harus mampu menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat tentang bagaimana seharusnya bersikap dalam menghadapi keriuhan pesta demokrasi,” imbuhnya.
Karena pilkada kali ini akan dilaksanakan di tengah situasi penyebaran covid-19, untuk itu harus menjamin seluruh tahapan dilaksanakan tetap dalam koridor menjaga protokol kesehatan (Prokes). Dia tidak menginginkan, pilkada yang memiliki tujuan mulia justru menjadi kluster penyebaran baru covid-19 akibat sikap lalai.
“Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh jajaran pemerintahan di semua tingkatan untuk terus memberi imbauan, mengawasi, dan jika perlu mengeluarkan teguran jika ada tindakan yang jelas-jelas terhadap komitmen tersebut,” imbuhnya.(*)
Reporter: Darmawan
Editor: M. Yanudin
