oleh

Diduga Money Politic di Pilwali Makassar, Danny Pomanto Diperiksa di Polrestabes

MAKASSAR – Mantan Wali Kota Makassar periode 2014-2018, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto memenuhi panggilan tim penyidik Polrestabes Makassar.

Pemanggilan Danny Pomanto sendiri di Polrestabes Makassar terkait temuan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar terkait Money Politic yang dilakukan oleh seseorang yang mengatas namakan Paslon Danny-Fatma.

Wali kota Makassar periode 2013 – 2018, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto penuhi panggilan tim penyidik Polrestabes menyoal laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Makassar.

Di mana, Danny Pomanto dilaporkan ke Polisi terkait indikasi politik uang yang dilakukan seorang oknum mengatasnamakan sebagai tim pemenangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, Danny Pomanto – Fatmawati Rusdi (Danny – Fatma) .

Kasubbag Humas Polrestabes Makassar, Kompol Edhy Supriadi mengatakan, bahwa Danny Pomanto menjalani pemeriksaan terkait money politik, Senin pagi (19/10/2020).

“Iya benar, dia hadir penuhi panggilan dari Penyidik, sebagai terlapor terkait kasus dugaan tindak pidana pemilu, ini adalah limpahan dari Bawaslu,” ucapnya saat dikonfirmasi.

Pemeriksaaan terhadap Danny Pomanto, kata Edhy, untuk mengklarifikasi atas temuan  oleh Bawaslu kota Makassar atas laporan tim hukum pasangan calon Munafri Arifuddin – Abdul Rahman Bando (Appi-Rahman).

“Untuk memastikan tindak pidana, yang dilaporkan oleh salah satu paslon, ini baru terlapor yang diperiksa,” tuturnya.

Edhy menyebutkan penentuan adanya dugaan pelanggaran pemilu sesuai  temuan Bawaslu Kota Makassar akan dilakukan selama 14 hari kerja. “Waktu 14 hari kerja untuk menuntaskan perkara ini,” jelasnya.

Sebelumnya, Bawaslu Kota Makassar menegaskan pelaporan di unit SPKT Polrestabes Makassar atas dugaan Money Politic tak ada kaitannya dengan pasangan calon Danny-Fatma.

Hal itu diungkapkan komisioner Bawaslu Makassar, Sri Wahyuningsih, bahwa pelaporannya ke Polisi menyoal temuan mereka terkait adanya indikasi politik uang dalam bentuk bagi bagi sembako.

“Jadi yang ditangani bukan paslonnya, tapi orang yang bagi bagi, karena saya juga tidak tahu apakah ada hubungannya sama paslon, Jadi bukan paslonnya, ada orang ditemukan melakukan money politic,” Katanya, Rabu (14/10/2020).

“Kami menemukan memang ada kejadian bagi – bagi beras dan sembako, dan kalau kita merujuk pada undang undang 187 A ayat 1, kenna ini yang bagi – bagi, tapi bukan paslon,” bebernya.(*)

 

Reporter: Akbar

Editor: M. Yanudin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed