Unjuk Rasa Jilid 2, Walikota Tekankan Protokol Kesehatan dan Waspadai Kluster Baru

TARAKAN – Unjuk rasa tolak Omnibus Law jilid 2 telah usai, Walikota tekankan protokol kesehatan dan waspada terhadap kluster baru, Senin 12 Oktober 2020.

Dalam unjuk rasa yang melibatkan ribuan massa dari mahasiswa maupun serikat buruh, menenggelamkan beberapa ketentuan protokol kesehatan, hal ini tentunya meningkatkan potensi penyebaran wabah virus.

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
2018 votes

Walikota Tarakan, dr. Khairul M. Kes mewaspadai unjuk rasa kali ini dapat menimbulkan kluster Covid-19 baru, dirinya pun mengimbau untuk mengedepankan protokol kesehatan.

Baca Juga :  Terdakwa Tipikor Pembangunan Rumah Kuliner Kotaku Dituntut Pidana 2,6 Tahun

“Saya sebagai ketua satgas penanganan Covid-19 Tarakan, saya juga turut prihatin terhadap kondisi tanpa jaga jarak saat unjuk rasa, terdapat kemungkinan bisa menimbulkan kluster baru,” ujarnya saat diwawancarai.

“Namun jika situasi seperti ini, kalaupun berdempetan harus memakai masker, kita menjaga sama-sama kota ini, jika terus-terusan tidak patuh, pandemi tidak akan selesai, jadi kita sama-sama kedepankan protokol kesehatan,” sebutnya.

Dijelaskan Khairul, jika ada muncul kluster baru dari unjuk rasa kali ini, satgas penanganan Covid-19 akan melakukan tracing kasus kembali kepada setiap pihak yang bersangkutan, hal ini tentunya memerlukan anggaran yang cukup banyak.

Baca Juga :  Pj Wali Kota Tarakan Lakukan Prosesi Penerimaan Secara Adat

“Apapun yang terjadi kita siap, namun akan disayangkan jika anggaran negara habis padahal bisa kita hindari dengan protokol kesehatan. Saya himbau jika melakukan demonstrasi harus memakai masker agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi,” tambahnya.

Selain itu, sebagai kepala daerah Walikota Tarakan dan DPRD Tarakan akan meneruskan aspirasi masyarakat dalam rangka penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja ke pusat.

“Kita akan meneruskan tuntutan-tuntutan masyarakat ke pusat, namun pengambil keputusan tetap berada di pusat. Kecuali kalo perda kami bisa membuat keputusan,” sebutnya.

Baca Juga :  Pria yang Gantung Diri di Juata Laut Sempat Tulis Wasiat

“Yang kita pesan, jangan buat anarkis, karena kalau fasilitas umum dirusak, inikan uang rakyat. Dan juga saya berharap berapa kali pun menyampaikan aspirasi kita siap, namun harus memberitahu, jangan seperti sebelumnya yang dilakukan tanpa pemberitahuan,” tuturnya.

“Semua tuntutan telah kita tandatangani semua, disaksikan oleh semua perwakilan unjuk rasa, besok akan dikirim ke DPR RI, Presiden RI, dan pihak Mendagri,” tutupnya.(*)

Reporter : Matthew Gregori Nusa
Editor : Ramli

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *