Mahasiswa Akan Terus Turun ke Jalan Sampai DPRD Nunukan Bulat Menolak Omnibus Law UU Cipta Karya

NUNUKAN – Sebanyak 25 anggota DPRD Nunukan, baru Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Demokrat yang menyatakan sikap menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Yakni sebanyak 10 anggota dewan yang tergabung dalam 2 fraksi tersebut, Jumat (9/10/2020), kemarin. sedangkan 15 wakil rakyat lainnya belum menyatakan sikap.

Ketua HMI Komisariat Tarbiyah Nunukan, Rahman mengatakan, di mana suara terbanyak, maka di situlah keputusan akan diambil. Sedangkan jumlah anggota DPRD Nunukan sebanyak 25 orang, sedangkan yang baru menyatakan sikap menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja baru 10 anggota dewan.

“Jika di dalam sistem demokrasi, aspirasi kami belum sampai dengan tujuan untuk menolak UU Cipta Kerja. Tujuan kami datang ke kantor DPRD Nunukan, mau melihat sampai di mana pemikiran wakil-wakil rakyat, apakah sampai atau sejalan dengan pemikiran kami,” kata Rahman, Sabtu (10/10/2020).

Dia juga berterimakasih dua fraksi sudah menyatakan sikap dihadapan mereka, atas penolakan undang-undang omnibus law Cipta Kerja. Kata dia aksi ini tidak akan berhenti di sini saja, akan tetap mengontrol dan mengawal sampai tujuan itu tercapai.

Baca Juga :  Bupati Laura Salurkan Bantuan Sembako ke Masyarakat Kurang Mampu

“Beberapa pemberitaan yang kita liat di luar, itu ada beberapa DPRD kabupaten/kota lain sudah menyatakan sikap penolakan, dan beberapa pemerintah daerah. Namun apa alasan DPRD Nunukan tidak nyatakan sikap menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja? Kok mereka takut sekali untuk menyatakan sikap,” jelasnya.

Rahman juga menanyakan kepada anggota DPRD Nunukan untuk keberpihakan mereka, apakah untuk rakyat atau yang lainnya. Karena mereka ini adalah bagian dari perwakilan dari rakyat, sedangkan suara mahasiswa dan buruh ini juga merupakan salah satu dari rakyat.

Baca Juga :  Selama Januari-Maret, 46 Pekerja Migran Indonesia Kabur dari Malaysia lewat Krayan  

“Lalu yang mana lagi dikatakan rakyat? Itu menjadi tolok ukur kami untuk terus melakukan aksi ini, dan mendesak anggota DPRD Nunukan untuk nyatakan sikap menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja,” tegasnya. (*)

 

Reporter: Darmawan
Editor: M. Yanudin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *