oleh

Ingin Bantuan Covid-19 Tepat Sasaran, Pemkab Malinau Perkuat Data Kemiskinan

MALINAU  – Plt Bupati Malinau Dr. Topan Amrullah, S. Pd, M.Si mengikuti rapat koordinasi secara virtual tentang peran TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam perencanaan dan penganggaran penanggulangan kemiskinan di tengah masa pandemic Covid-19 didampingi Asisten Perkonomian dan Pembangunan, Bappeda dan Litbang Malinau dan OPD terkait yang tergabung dalam TKPK Kabupaten di Ruang Intulun, Kantor Bupati Malinau.

Rapat Koordinasi dilaksanakan melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh Gubernur dan Bupati/Walikota Seluruh Indonesia, Wagub selaku Ketua TKPK Provinsi, Kepala Bappeda Provinsi selaku Sekretaris TKPK, Tim Teknis TKPK Provinsi, Wabup/Wawali selaku Ketua TKPK Kabupaten/Kota, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota Selaku Sekretaris TKPK dan Tim Teknis TKPK Kabupaten/Kota Se-Indonesia. Rapat Koordinasi ini dipimpin oleh Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri Repuklik Indonesia.

Usai mengikuti Rapat Koordinasi, Plt. Bupati Malinau Dr. Topan Amrullah, S.Pd., M.Si menngatakan, untuk di tingkat Kabupaten sudah memiliki tim percepatan penanggulangan kemiskinan tersebut.

“Sejauh ini tim penanggulangan kemiskinan ini sudah berjalan, selama masa pandemi Covid-19 ini tim sudah melakukan langkah-langkah dalam memberikan keringan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 tersebut,” kata Topan.

Langkah-langkah yang dimaksud ialah rutinnya kordinasi instansi Pemkab Malinau bersama dengan instansi lainnya dalam memberikan bantuan kepada masyarakat selama pandemik Covid19.

“Selama pandemi Tim sudah mendistribusikan dan membagikan sembako kepada keluarga yang terdampak dan tak hanya tim kita saja, ada dari TNI-Polri, perusahaan swasta dan lainnya,” jelasnya.

Lebih lanjut Plt. Bupati Malinau juga mengungkapkan, setelah pasca pandemi ini, Pemerintah Daerah juga terus melakukan pemberian  keringanan bagi masyarakat yang memang terdampak dari Covid-19 ini.

“Tak hanya saat covid19 saja, usai covid19 pun kita harus turun tangan dalam langkah pemulihan,” ungkapnya.

Meski terdengar sangat membantu masyarakat menengah ke bawah, namun, agar penggunaan keuangan daerah tepat sasaran dalam penanganan kemiskinan di bumi intimung, Topan berharap Pemkab juga memiliki data terbaru mengenai masyarakat terdampak.

“Terpenting itu upaya penurunan kemiskinan di malinau initentu harus memiliki data yang lengkap terkait dengan angka kemiskinan itu sendiri,” jelasnya.

“Jadi memang harus ada sinkronisasi data mulai dari kabupaten, provinsi dan pusat. Biasanya dari TNP2K pusat mengirimkan data itu ke daerah, lalu kemudian kita akan sinkronkan,” ungkapnya.

Agar semua perencanaan itu nantinya dapat berjalan dengan baik dengan penggunaan anggaran yang tepat sasarn Topan menegaskan, kalau untuk pendataan penanggulangan kemiskinan di Malinau sudah dilengkapi oleh Pemkab.

“Semua yang siapa-siapa saja yang nantinya akan mendapatkan bantuan itu sudah terdataserta dimasukkan ke dalam APBD murni 2021 ini,” tutupnya.(*)

Reporter: Osarade
Editor: Ramli

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed