BANTUAN PEMECAH OMBAK BPBD KALTARA DIPERTANYAKAN
NUNUKAN – Sering abrasi yang melanda kawasan pesisir Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, menjadi perhatian Anggota DPRD Nunukan dari Dapil Sebatik, Hamsing.
Karena kian memperihatinkan, persoalan abrasi bibir pantai menjadi perhatian khusus hingga saat ini belum juga mendapatkan solusi nyata dari pemerintah pusat dan provinsi, yang mengakibatkan jalan putus, posyandu, bahkan sebagian rumah warga hancur akibat ganasnya ombak di wilayah itu.
Dikatakan Hamsing, Ia melihat langsung lokasi tempat abrasi pantai di Desa Tanjung Aru, bahwa kondisi tersebut kian memperihatinkan, apalagi dengan kondisi rumah warga dan jalan yang putus akibat hantaman ombak.
“Memang kita senang atas bantuan Kementerian PUPR yang dikucurkan untuk pengembangan Pantai Indah sebesar Rp 600 juta, namun ironisnya pantai yang sudah dibangun dengan indah tetapi kurang lebih 100 meter di situ ada abrasi yang menyebabkan jalan terputus serta menghancurkan rumah warga, kan sangat memprihatinkan,” kata Hamsing, kepada benuanta.co.id, Sabtu (25/9/2020).
Lanjut dia, persoalan ini jangan dianggap dengan sebelah mata, harus ada perhatian khusus dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah untuk persoalan abrasi yang kerap terjadi di wilayah tersebut. Jika dibiarkan perlahan-lahan akan terjadi terus abrasi, sehingga akan menghambat seluruh kegiatan sehari-hari warga yang ada di situ, baik jalan dan rumah warga jadi hancur semuanya.
“Sekarang ini sudah masuk kategori darurat nasional. Masalahnya abrasi bibir pantai sudah dari tahunan belum terselesaikan sampai tuntas, selain itu di sepanjang pantai itu banyak rumah warga hampir satu RT terkena dampaknya. Kemudian banyak warga yang sudah pindah karena rumahnya hancur, jadi perlu diperhatikan jangan cuma mengembangkan wisata tetapi tidak memperhatikan keselamatan dan keamanan warga kita yang ada di Sebatik,” bebernya.
Kata Hamsing, saat ini masyarakat selalu bertanya-tanya kapankah terealisasi bantuan dari kementerian PU-PR melalui Pemerintah Provinsi Kaltara, dalam hal ini Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah (BPBD).
“Berdasarkan laporan itu ada anggaran di BPBD untuk pembangunan pemecah ombak, di mana anggaran itu dari pusat namun karena Covid-19, kami belum tahu kelanjutannya seperti apa. Oleh itu kami mohon pemerintah yang menanggani hal ini agar diperjelas apakah pembangunan pemecah ombak tersebut akan dikerjakan atau tidak, karena saat ini masyarakat mempertanyakan dan menunggu program itu,” ujarnya.
Hamsing jelaskan, pentingnya peranan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah bekerjasama dengan baik, agar abrasi di desa Tanjung Aru itu dapat terselesaikan sehingga masyarakat beraktivitas seperti biasnya.
“Saya meminta dengan tegas kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian PU-PR, serta BPDB Provinsi dan Daerah agar melihat masalah ini secara menyuluruh, tolong jangan anggap enteng persoalan ini karena masyarakat tidak bisa tidur nyenyak,” tegasnya. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: M. Yanudin
